Berita

ilustrasi

DEMO BBM

Muncul Dugaan Isu BBM Dipelihara untuk Amankan Kasus Besar

JUMAT, 30 MARET 2012 | 12:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintah jangan menyalahkan aktivis mahasiswa dan masyarakat yang berdemonstrasi hingga terkadang meledak jadi kekacauan.

"Aktivis dan masyarakat sudah lama sekali menahan diri, meminta baik-baik agar BBM tidak dinaikkan, tapi pemerintah bersikukuh. Pemerintah harus bertanggungjawab," tegas Direktur Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 30/3).

Kekacauan sosial yang terjadi saat ini, kata dia, diakibatkan sikap arogan pemerintah yang selalu mengeluarkan berbagai argumentasi yang tidak dapat dimengerti rakyat banyak. Padahal rakyat yang kesusahan dengan taraf hidup seadanya, sudah semakin menjerit.


"SBY tidak mau dengar jeritan rakyat yang memilihnya, atau SBY merasa cuma Demokrat yang memilihnya sehingga bisa duduk sebagai presiden?" gugat Tom.

Untuk itu, Presiden dan jajarannya wajib bertanggungjawab atas jatuhnya korban di pelbagai daerah baik dari pihak masyarakat ataupun aparat keamanan.

"Jika tidak, isu kenaikan BBM ini seolah sengaja dipelihara untuk menutupi kasus-kasus korupsi yang berkembang khususnya yang menerpa Demokrat dan pemerintahan SBY-Boediono," tandasnya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya