Din Syamsuddin: Ada yang Bilang Jihad Nasional, Ada yang Bilang Jihad Ekonomi

Muhammadiyah bersama 15 organisasi dan 50 tokoh mengajukan judicial review UU 22/2001 tentang Migas ke Mahkakah Konstitusi kemarin karena amburadulnya pengelolahan Migas disebabkan UU tersebut.

"Kita berharap ini segera dikaji MK," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin di Kantor PP Muhammadiyah dalam diskusi tentang BBM, Kamis malam, (29/3).

Pengajuan judicial review UU Migas adalah amanat organisasi. Hal itu mendapat dukungan dari masyarakat. "Banyak yang telpon dan SMS. Katanya, bagus. Kita jihad nasional, ada juga yang mengatakan jihad ekonomi," imbuh Din.

Din meminta kepada warga Muhammadiyah agar menyampaikan tujuan uji materi tersebut kepada masyarakat. "Kepada para muballigh, kalau ada besok yang khutbah, tolong sampaikan ini," kata Din sambil senyum.

Din pun mengajak rakyat Indonesia bersama meluruskan kiblat bangsa. Karena selama sumber daya alam lebih banyak dikuasai asing. "Mari sama-sama kita selesaikan permasahannya," ajaknya.

Namun, ditanya bagaimana sikap Muhammdiyah, Din menjawab: "Kita tunggu saja hasil dari MK. Karena ini adalah sumbernya," jawabnya usai diskusi. [zul]