RMOL. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada awal April akan secara nyata berdampak terhadap sektor riil. Sektor perikanan pasti terpukul dengan kebijakan ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan mengatakan tidak sepantasnya jika BBM untuk nelayan ikut dinaikkan.
"Kenaikan BBM perlu ditinjau ulang, jangan sampai nelayan kita yang sejauh ini sangat sulit akan makin sulit," kata Paonganan dalam pernyataan pers, Kamis (29/3).
Dalam kegiatan IMI ke kampus-kampus yang rutin dilaksanakan setiap bulan, dia berkomitmen mengajak para mahasiswa untuk berpikir elegan. Paling tidak ada perhatian khusus kepada nasib nelayan.
"Kalaupun tetap akan naikkan harga BBM, nelayan harus ada perlakuan khusus karena proses produksi mereka sangat tergantung BBM. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang berbeda," ungkapnya.
Dalam pernyataan pers itu, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Indra Jaya juga berpendapat senada. BBM bersubsidi menurutnya tidak perlu dinaikkan, apalagi untuk nelayan. Hal yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap proses distribusi yang selama ini tidak dilakukan dengan baik.
"Akibatnya sering terjadi pemborosan energi di tingkat kalangan ekonomi menengah ke atas," kata Indra Jaya.
Sebuah kesimpulan dari dialog bertema "BBM, Nelayan dan Kemiskinan†yang dilaksanakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB kemarin diketahui bahwa jika jumlah nelayan yang terkena dampak perubahan BBM adalah nelayan dengan kapal < 5 GT baik nelayan motor tempel atau tanpa motor, maka sesungguhnya angka kemiskinan akan meningkat dari 70 persen menjadi 85 persen.
Namun jika melihat data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah nelayan yang hanya 2.162.442 jiwa tahun 2010, maka angka penduduk nelayan miskin akan meningkat dari 1,5 juta jiwa menjadi 1,8 juta jiwa. Sebuah angka yang tidak mudah diperbaiki, termasuk dengan program BLT. Bahkan BLT tidak akan mampu mendorong nelayan untuk berpenghasilan lebih baik dan berpenghidupan lebih layak. Di akhir diskusi ini semua peserta sepakat bahwa subsidi kepada nelayan memang diperlukan tetapi tidak dalam bentuk BLT, tetapi BLS (bantuan langsung selamat).
[ald]
