Berita

saleh husin/ist

Hanura Tetap Tolak Kenaikan Harga BBM Meski Diprediksi Bakal Kandas

SENIN, 26 MARET 2012 | 16:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Hanura konsisten menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak per 1 April mendatang. Pasalnya, pemerintah sama saja menambah beban rakyat kecil bila harga BBM betul-betul direalisasikan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Senin, 26/3).

Partai Hanura tidak mempermasalahkan anggaran untuk subsidi BBM ditambah bila harga BBM tak dinaikkan. Diperkirakan, pemerintah akan menanggung subsidi BBM sebesar Rp178 triliun. "Pemerintah tidak akan collaps dengan memberikan subsidi kepada rakyatnya sendiri," jelasnya.

Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi beban subsidi BBM. Misalnya, pemerintah melakukan pengetatan dan renegosiasi kontrak karya, efisiensi impor minyak, dan mengoptimalkan cost recovery perusahaan tambang. "Kalau itu dilakukan, dana yang didapat jauh lebih dari nilai subsidi itu sendiri," jelasnya.

Saleh tampaknya sudah memprediksi suara penolakan kenaikan harga BBM bakal kalah seandainya digelar voting di Rapat Paripurna. Karena, parlemen memang dikuasai partai pendukung pemerintah. "Nggak ada masalah (kalah). Menang kalah di alam demokrasi itu hal yang biasa. Namun yang ingin kita tunjukkan adalah bagaimana bersama rakyat agar masyarakat yang sudah dalam kesulitan tidak dipersulit lagi dengan menaikkan harga BBM," imbuhnya.

Saleh mensiyalir, ada yang luput dari pengamatan pemerintah terkait lamanya wacana kenaikan harga BBM berkembang di masyarakat. Saat ini, kebutuhan bahan pokok masyarakat sudah merangkak naik. "Ini yang harus diredam oleh pemerintah. BBM belum naik tapi harga bahan pokok sudah naik. Nah ini yang nggak benar," demikian Saleh. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya