Dewi Aryani: Pemerintah Alami Defisit Public Trust

RMOL. Demonstrasi menolak rencana kenaikan BBM makin panas. Ironisnya, dasar pemikiran kubu penolak kebijakan yang menggunakan dasar logika, konstitusi dan pro kerakyatan dimentahkan pemerintah. Dalih penyelamatan APBN yang diiringi rapuhnya pondasi ekonomi akibat salah tata kelola pemerintah justru harus ditanggung oleh rakyatnya sendiri.

"Sebaiknya pemerintah memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat yang saat ini sudah sangat rendah terhadap pemerintah. Public distrust yang sangat rendah dalam sebuah kebijakan publik dapat menyebabkan demand yang sangat tinggi untuk perubahan," kata anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, kepada wartawan, beberapa saat lalu (Senin, 26/3).

Rendahnya kepercayaan pada pemerintah, menurut dia, bisa mengarah pada revolusi sosial dengan tiga syarat. Pertama, common enemy masyarakat yaitu pemerintah yang korup. Kedua, momentum yang tepat untuk revolusi (tingkat rendahnya kepercayaan masyarakat) dan terakhir adalah collective awareness dan pemimpin kolektif untuk perubahan. Kebijakan menaikkan BBM dipastikannya bakal meningkatkan tiga syarat tersebut dan mempercepat revolusi sosial.
 

 
"Terlepas dari perhitungan angka dan persoalan teknis dalam BBM dan BLT, kebijakan menaikkan BBM jelas berada dalam ruang kebijakan yang tidak tepat. Saatnya pemerintah menyadari kekeliruan dan mengalah untuk memenangkan kedaulatan rakyat," harap Dewi.
 
Tambah Ketua PP Ikatan Sarjana NU itu, pada dasarnya kepercayaan publik dapat dibagi dua yaitu political trust dan social trust. Political trust terjadi jika masyarakat menganggap pemerintah dan institusinya, kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, atau juga para pemimpinnya secara individual menepati janjinya, jujur, responsif dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul bahkan dalam keadaan krisis sekalipun.

Sedangkan social trust berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Masih menurut kandidat doktor administrasi dan kebijakan publik Universitas Indonesia itu, berbagai tuduhan tentang kegagalan pemerintahan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari buruknya kualitas birokrasi Indonesia.

"Semuanya berujung kepada bengkaknya pengeluaran negara untuk kebutuhan biaya tetap aparatur. Rakyat belum merasakan adanya perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi," tandasnya.[ald]