RMOL. Rencana pemerintah melambungkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April mendatang memancing para politisi Senayan bersikap frontal.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Jawa Tengah, Poppy Dharsono, mengatakan, kebijakan tersebut hanya akan semakin menambah beban bagi perekonomian nasional Indonesia. Kebijakan ini akan mengancam keberlangsungan industrialisasi negeri.
"Saya tidak sependapat dengan pemerintah," kata Poppy kepada wartawan, Minggu (25/3).
Penyelamatan anggaran negara tidak tepat dijadikan dalih memotong subsidi. Mantan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) itu menyebut cara berpikir pemerintah tidak cerdas.
"Pemerintah tidak cerdas, kenaikan BBM hanya akan mengancam industrialisasi dalam negeri," ulangnya.
Dampak kenaikan harga BBM akan selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga produksi dan harga kebutuhan barang pokok. Kenaikan harga BBM juga secara langsung akan menghancurkan daya beli rakyat pada produk industri nasional. Akibatnya, industrialisasi sebagai syarat pembukaan lapangan kerja dan membangun ekonomi nasional yang kuat tidak mungkin dapat terwujud.
Poppy menjelaskan banyak solusi lain yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah, yang paling mencolok adalah renegoisasi kontrak dengan perusahaan pertambangan milik asing dan moratorium utang luar negeri.
"Jika serius, sebenarnya banyak solusi lain yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara serta melakukan penghematan atas APBN di luar pencabutan subsidi. Di samping itu pemerintah harus serius dalam pemberantasan korupsi serta efisiensi belanja pemerintah," tutupnya.
[ald]
