Berita

sby/ist

Kalau Pemerintah SBY Ngotot Naikkan BBM, Jangan Salahkan kalau Rakyat Cabut Mandat

SBY, Jangan Jadikan TNI alat Kekuasaan
MINGGU, 25 MARET 2012 | 20:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Pengurus Besar (PB) Pergerakan Islam Indonesia (PMII) melihat pemerintah SBY-Boediono semakin panik dalam menghadapi aksi unjuk rasa  yang terus mengalir menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini ditandai dengan diikutsertakannya tentara dalam pengamanan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM.

"Ini adalah salah satu kepanikan SBY, padahal kita hanya menentang kebijakan SBY untuk menaikkan harga BBM," kata Sekjen PB PMII Ahmad Jabidin Ritonga, di Kantor PB PMII Jalan Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (25/3).

Jabidi juga melihat, saat ini belum tepat menyertakan tentara untuk mengamankan demonstrasi.


"Sebenarnya apa alasan pemerintah mengikutsertakan tentara? Semestinya yang penting, TNI jangan dijadikan alat politik penguasa. Jangan adu kami dengan pihak keamanan. Jelas pemerintah sudah memperkeruh suasana," tegasnya

Pihaknya pun menegaskan, apa yang dilakukan gerakan mahasiswa hanyalah mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

"Kalau pemerintah tetap ngotot, maka jangan salahkan rakyat mencabut mandat yang diberikan," paparnya lagi. [arp]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya