Program Jalan Karena Ngutang, SBY Tak Boleh Bangga

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat bangsa ini sejatinya merasa malu dan tak boleh bangga terkait suksesnya beberapa program yang kerap disebut pro rakyat dan program peningkatan kualitas aparat.

Pasalnya, hampir 30 program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Dana Alokasi Khusus (DAU) Program Reformasi Perpajakan, Pengelolaan Air Bersih Untuk Masyarakat Pedesaan, Proyek Infrastruktur Strategis, Program Mitigasi Bencana, Progran Capacity Building bagi BPK, UKP4, KPK, BPKP, Kementerian Keuangan, Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan bidang Kesehatan, dan lain-lain yang sedang berjalan dibiayai dengan utang dari Bank Dunia.

"Dimana dalam negosiasinya tak pernah melibatkan para wakil rakyat," ungkap Wakil Ketua DPD Laode Ida siang ini (Kamis, 22/3).

Parahnya lagi, fakta di lapangan membuktikan, tak jarang dana program tersebut dikorupsi atau ditilep mulai dari para oknum aparat hingga anggota masyarakat yang terlibat dan berperan di dalamnya. Sehingga, kalau mau jujur diakui, dana pinjaman luar negeri tidak hanya terus menambah beban bangsa ini di masa yang akan datang, melainkan juga turut berkontribusi dalam meluaskan praktek dan budaya korup hingga pada level rakyat.

"(Karena itu) dikhawatirkan, program BLT nanti, jika harga BBM dipaksa naik, juga akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri," demikian senator asal Sulawesi Tenggara ini. [zul]