Dipo Alam: Santai Saja, Siapa Bilang Kita Ngeluh

RMOL. Menurut Anda, demo penolakan ke­naikan harga BBM masih wajar?
Sejauh mereka mengikuti aturan, tidak anarkis, wajar-wajar saja, tapi kalau mereka sudah melampaui aturan, seperti merusak dan anarkis, ya sudah kita tindak.

Beberapa hari lalu, di Cikeas, Pre­siden SBY mengungkap ada gerakan aneh yang ingin menggulingkannya. Anda memaknai pernyataan ini seperti apa?
Kita kan memonitor masalah kea­ma­nan, kita sudah punya ukuran kalau yang namanya kudeta atau menjatuh­kan presiden atau in house constitutio­nal, yah harus kita tindak dan kita tertibkan.

Pernyataan SBY ada yang nilai cuma curhat...
SBY tidak curhat terus kok, siapa yang bilang dia curhat? Ini kan laporan dari BIN (Badan Intelijen Negara), dari dari kepolisian, semuanya kita evaluasi dengan Menkopolhukam. Lalu akan kami hadapi kalau andai kata memang mengarah pada hal-hal yang anarkis atau inkonstitusional.
Beliau menjelaskan ada laporan-laporan seperti itu, kalau beliau seka­rang mengajak pada jalur yang benar, dan konstitusional, masa dibilang mengeluh.

Apakah pernyataan tersebut me­nunjukkan bahwa SBY takut kehila­ngan posisinya?
Enggaklah, saya tau persis. Kita santai saja kok, siapa yang bilang kita mengeluh dan ketakutan. Ara­han be­liau tegas, bukanyanya menge­luh, ara­han beliau semua­nya ha­rus konstitu­sio­nal sesuai dengan aturan-aturan.

Anda juga santai mengha­dapi demo penolakan kenaikan harga BBM yang kian massif?
Demo boleh, kami tidak ada ke­­ta­ku­tan dengan demo, yang demo itu kan rakyat kita sendiri.  Tapi jangan anarkis dan demo itu di­bayar. Jangan juga kita meng­gu­nakan motif kekerasan dan jangan demo yang tidak ber­man­faat, bagi orang banyak atau masyarakat. Me­nge­nai ke­naikan harga BBM, kita tidak serampa­ngan da­lam mengambil kepu­tusan, dan ke­pu­tusan ini diambil sama-sama dengan DPR.

Eskalasi demo BBM sudah terjadi dimana-mana, bukan hanya di Ja­karta...
Laporan yang diterima Presiden ini baru atau sudah lama?
Kita berpengalaman–terkait kenai­kan BBM ini, mulai 2005 dan 2008 sudah tiga kali, kalau memang eskalasi ini ada ya kita pahami. Tetapi kan kita juga memberi solusi agar masyarakat yang terkena dampak jangan sampai begitu suffering dengan kenaikan BBM ini. Dan semua presiden men­jalankan ini kecuali Pak Habibie, karena pendeknya masa kepemimpi­nannya.

Kalau begitu, pemerintah seka­rang meniru juga pemerintahan lama da­lam hal kebijakan menaik­kan harga BBM?
Bukan meniru-niru, kenaikan BBM ini kan hal yang tidak bisa dihindari karena ada ketegangan di selat Hormuz sehingga harga BBM naik, itu bukan kemauan pemerintah. Yang kita kor­bankan bukan rakyat, bukan ekonomi kita, kan tidak ada yang kita korban­kan. Masa dengan kenaikan itu kita harus korbankan kepentingan ekonomi dan rakyat kita. Seorang pre­siden harus melakukan hal itu demi kebaikan ekonomi.

Bagiamana mengenai minyak yang kita jual ke luar negeri, bu­kan­kah kita juga menuai keuntu­ngan dalam pen­jualan tersebut?   
Kalau soal begitu tanya Menko Pere­konomian atau Wapres, karena itu lebih tepat pada mereka. Di sini ada bagian-bagiannya, kalau yang begitu saya sendiri tidak tahu. Memang ada minyak yang kita ekspor, tapi cukup atau tidak cukup saya tidak tahu.

Sebelumnya muncul ide potong gaji pejabat dan memangkas angga­ran-anggaran pejabat untuk me­nam­­bal subsidi BBM...
Itu kan kecil, masa di bandingkan dengan subsidi BBM, itu tidak ada artinya.

Bagimana kalau anggaran keluar negeri bagi pejabat dan Presiden Pak dipotong dan dialihkan untuk sub­sidi?
Ini juga kan kecil, presiden juga ka­lau keluar negeri bukan jalan-jalan, te­tapi karena ada sesuatu yang ber­harga dan yang penting untuk dilaku­kan. Kunjungan tersebut karena ada per­janjian strategis, misalnya dengan Korea atau masalah TKI atau inves­tasi. Investasi di negara kita semakin di­per­caya, ada banyak orang yang berin­vestasi di Indonesia. Jangan dilihat dari nilainya, karena beliau pergi untuk me­yakinkan calon negara investor. Jadi apanya yang disebut mewah?

APBN dianggap tidak transparan dan dikorupsi, komentar Anda?
Tanya saja di Banggar dan DPR, APBN itu ada undang-undangnya, yang buat pemerintah dan DPR. Kita konsisten, siapa yang membuat APBN tidak benar akan ditindak oleh polisi dan KPK. Itu kita serahkan kepada penegak hukum.

Kenaikan harga BBM dibarengi de­ngan Bantuan Langsung Semen­tara Masyarakat atau Bantuan Lang­sung Tunai (BLT). Ada yang nuding, BLT sebagai alat kampanye Demokrat untuk pemilu 2014...
Ya enggaklah, Presiden kita sudah mau selesai dan tidak bisa nambah-nambah lagi, ketentuanya kayak gitu kan.

Wajarkah ada yang khawatir BLT dikorupsi?
Ya kita tindak, lagian kita sudah mem­buat sistemnya, dan sudah rapi. Wapres sudah menyusunnya dengan menteri ter­kait masalah itu. Dan kita sudah ber­pengalaman 2005 dan 2008. [Harian Rakyat Merdeka]