Wakil Ketua DPD: Tetap Naikkan Harga BBM, SBY Semakin Terbukti Tak Pro Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah secara resmi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi April mendatang. Karena itu, lewat Sidang Paripurna DPD pada Kamis (15/3), lalu para senator ini meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM tersebut.

Keputusan itu diambil setelah DPD mendapat masukan dari rakyat yang diwakili di seluruh Indonesia dan melihat langsung penolakan tersebut yang merata di seluruh Indonesia. Bahkan gejolak juga sudah terjadi di beberapa daerah menyikapi rencana pemerintah itu.

"Itu fakta yang tidak bisa diabaikan. DPD menangkap itu sebagai kewajiban konstitusi untuk kemudian disampaikan ke pihak terkait di Jakarta dalam hal ini adalah pemerintah," ungkap Wakil Ketua DPD Laode Ida kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 21/3).

Selain menyaksikan bagaimana penolakan rakyat, DPD juga melakukan kajian-kajian dengan mengundang para akademisi dan pengamat. DPD memperoleh masukan kebijakan penaikan harga BBM itu sebenarnya bisa dihindarkan dengan berbagai alternatif yang harus dilakukan.

"Dan sebenarnya itu (menaikkan harga BBM) melanggar konstitusi, kalau (alasannya) harga BBM itu harus sama di (negara) mana pun. Sebetulnya konstitusi kita, intervensi negara yang sangat kuat terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jadi itu yang jadi pertimbangan DPD," tegasnya.

DPD diakui tidak punya kekuatan dan kewenangan menolak rencana pemerintah tersebut, seperti DPR. Makanya, DPD mengapresiasi Fraksi di DPR yang menolak rencana kenaikan harga BBM itu, seperti PDI Perjuangan. Karena itu, dalam konteks ini, DPD menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah permintaan DPD itu akan diterima atau ditolak.

"Kalau dia menolak, biarkan rakyat melihat. Ternyata pemerintah sangat tidak peduli terhadap aspirasi rakyat. Intinyakan seperti itu. Lagi pula ini, bukan soal diterima atau tidak sekarang. Bagaimana respons, sikap pemerintah  dengan kondisi yang ada sekarang, dimana berbagai penolakan terjadi. Kita lihat bagaiman respons Presiden. Kalau tidak sensitif, berarti semakin terbukti pemerintah tidak responsif terhadap aspirasi rakyat," tandasnya. [zul]