Berita

sby

Rakyat Tak Tak Bisa Dikecoh Lagi, Politik Pecah Belah Foke Ala SBY Bakal Kandas

MINGGU, 18 MARET 2012 | 13:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Susilo Bambang Yudhoyono sukses menerapkan politik pecah belah pada tahun 2004 dengan menggandeng tokoh Golkar sebagai calon wakil presiden, M. Jusuf Kalla. Namun, calon gubernur incumbent Fauzi Bowo yang saat ini juga mengikuti langkah SBY tersebut diyakini bakal gagal.

Alasannya, pertama, berkaca dari pengalaman SBY pada 2004 itu, publik dan partai, terutama partai yang akan dipecah belah, sudah paham cara permainan kurang santun tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 18/3). Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, menggandeng Adang Ruchiatna, kader PDI Perjuangan, sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta tapi tidak (belum) direstui Ketua Umum DPP PDIP  perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Yang kedua, jurus pecah belah macam penjajah Belanda ini ditujukan kepada partai pimpinan Megawati. Sebuah partai yang loyal dan solid mengikuti titah ketua umumnya," ungkap Hasan.

Hal ini berbeda saat SBY menggandeng JK, Partai Golkar tidak solid dan Akbar Tanjung, ketua umum partai beringin saat itu, tidak sekuat dan sekharismatik Mega di PDIP. Bahkan, Akbar Tanjung kalah dengan Wiranto dalam konvensi calon presiden.

"Kita sangat menyayangkan Foke dan timnya kurang kreatif ةenghabiskan terlalu banyak energi memecah belah PDIP, sementara peluang berhasilnya di bawah 50 persen," ujarnya.

Hasan tampaknya mengungkapkan itu karena acara deklarasi pasangan tersebut yang sedianya digelar hari ini diundur besok. Hal ini semakin menguatkan, politik pecah belah yang diterapkan Foke akan menemui jalan buntu.

"Sebab, mereka berhadapan dengan Megawati. Megawati bukan seperti politisi pada umumnya yang mudah berubah pikiran. Apalagi dia sudah mencium, politik pecah belah dalam pilkada DKI ini terhubung ke Partai ]emokrat dan SBY," demikian Hasan. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya