RMOL. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM pengganti Bantuan Lansung Tunai (BLT) siap dibagikan. Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 150 ribu per bulan untuk 9 bulan melalui PT. Pos. Angka itu naik dari sebelumnya Rp 100 ribu. Namun hal ini masih memerlukan persetujuan DPR.
"Uang tunai Rp 150 ribu selama 9 bulan untuk 18,5 juta rumah tangga berpenghasilan rendah. Untuk total kompensasi ini sekitar Rp 20-27 triliun sedang dihitung," kata Agung di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Dengan 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RST) berarti diperkirakan pemerintah, ada 74 jiwa si miskin yang terbantu (satu RTS terdiri dari 4 anggota keluarga). Jumlah orang miskin tahun 2011 mencapai 12,36 persen atau 30,02 juta orang, kemudian penduduk hampir miskin mencapai 30 juta jiwa. Jumlah itu ditambah lagi dengan 14 juta yang tidak terdaftar selama ini.
Sementara, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie meminta masyarakat tidak berpikir negatif atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Dia menegaskan, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak ada kaitan dengan politik. Mantan Duta Besar Indonesia untuk negara Arab Saudi ini menjelaskan, pada dasarnya pemberian BLSM tidak mendidik masyarakat miskin. Namun pemerintah tidak mempunyai pilihan lain.
Pertanyaan selanjutnya, apakah warga sendiri yakin kompensasi dari pemerintah itu dapat meredam dampak sosial akibat kenaikan harga?
Awaslnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) percaya diri pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi terhadap daya beli masyarakat sangat minim. Apalagi pemerintah juga akan memÂberikan kompensasi terkait keÂnaikan BBM melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Tapi kenyataannya, harga-harga sembako di pasaran mulai merangkak naik. Akhir pekan kemarin, berdasarkan pantauan di Pasar Ciputat, beberapa harga bahan pokok sudah mulai merangkak naik. Misalnya untuk harga gula dan minyak goreng curah sudah mengalami kenaikan 10-15 persen. Minyak goreng curah yang biasanya dijual dengan harga Rp 9.000 per liter naik jadi Rp 10.000. Sedangkan, harga gula pasir naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 10.500 per kilogramnya. Itu pun harga gula diperkirakan masih akan naik lagi saat kenaikan harga BBM benar-benar terjadi.
Menteri Perindustrian MS Hidayat yakin, dampak kenaikan harga BBM terhadap harga barang tidak akan menjadi isu di masyarakat karena besaran kenaikan masih bisa ditoleransi.
"Tapi, dari dunia usaha, saya sudah mendapatkan komplain. Jangan sampai kenaikan harga BBM diikuti dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL)," katanya jujur.
Strategi komunikasi pemerintah yang tidak tepat dalam perencanaan kenaikan harga BBM telah mengundang spekulasi para produsen untuk saling balap menaikkan harga barang produksinya.
"Nanti setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, barang-barang akan naik lagi. Jadi rakyat dihajar dua kali kenaikan harga," kata Koordinator Komunitas Ayo Selamatkan Indonesia (KASI), kata Budi Purnomo Karjodihardjo.
Tidak cuma harga yang merangkak ke atas, tapi stabilitas politik dan keamanan pun pasti tergganggu dengan adanya rencana aksi massa besar-besaran di berbagai daerah. Di beberapa kota basis mahasiswa seperti Makassar, Medan, Bandung, Jogjakarta, Surabaya dan DKI Jakarta, demonstrasi penolakan kenaikan BBM meletup walau masih kecil dan sporadis. Tepat hari ini, aksi mahasiswa serentak direncanakan di belasan kota seperti Jambi, Flores, Kendari, Cianjur, Majalengka, Lampung, Ciamis, Palu, Banjarmasin, Tanjung Pinang, Batam, dan Bogor.
Siang ini juga barisan buruh menggelar konferensi pers yang berisi ultimatum mereka pada pemerintah "Apabila BBM Naik, Buruh Siap Turun ke Jalan". Buruh yang siap turun antar lain terdiri dari tiga konfederasi terbesar di Indonesia yaitu KSPI, KSPSI dan KSBSI. Beberapa federasi lain memastikan ikut serta antara lain FSPTSK, OPSI, dan FSBI.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI), Said Iqbal, menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa buruh menolak kebijakan ini. Pertama, kenaikan harga BBM sebesar 33 persen akan membuat inflasi berada di atas dua digit. Bila inflasi ada di atas dua digit maka daya beli buruh akan semakin menuruk.
Kedua, lanjut Iqbal, selama ini juga pemerintah tidak pernah serius memberikan jaminan sosial, kesehatan, pensiun. Padahal jaminan untuk warga negara, termasuk buruh tersebut, sudah diamanatkan oleh konstitusi.
Iqbal mengingatkan, bila dalam aksi melawan perusahaan saja buruh berani menutup jalan tol, maka dalam aksi ini buruh bisa berbuat lebih keras lagi. Sebab sama aja artinya pemerintah mau menurunkan daya beli buruh, atau secara tidak langsung menurunkan nilai upah buruh.
Jadi benarkah kompensasi dari pemerintah dapat meredam dampak sosial akibat kenaikan harga?
Dari hasil survei yang digelar
Rakyat Merdeka Online selama tepat dua pekan terakhir, pembaca menunjukkan pesimismenya. Mereka yang yakin kompensasi akan berhasil meredam cuma 13,2 persen. Sementara yang tidak yakin, 84,6 persen. Mereka yang berada di tengah-tengah alias ragu-ragu 2,2 persen.
Hanya saja, survei poling RMOL yang menggunakan metode one IP one vote itu tak senada dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA soal sikap publik pada BLT.
"Publik yang setuju program BLT mencapai 69,64 persen, sedangkan yang tidak setuju sekitar 28,69 persen," kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam jumpa pers kemarin.
Sementara itu, lanjut Adjie, bila program BLT jalan maka sekitar 53,7 persen publik akan menilai SBY sebagai orang yang paling berjasa. Sementara sekitar 19,25 persen menilai Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang paling berjasa. Sedangkan sekitar 17,2 publik menilai pihak yang paling berjasa adalah Menko Kesra Agung Laksono dan sekitar 3,45 persen menyebut Menteri ESDM Jerwo Wacik.
Bagaimana dengan partai politik?
Hasil survei LSI, lanjut Adjie, memperlihatkan bahwa partai yang paling dinilaiberjasa dalam program BLT adalah Demokrat. Kemudian menyusul PDI Perjuangan, Golkar, dan lainnya.
[ald]
