RMOL. Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibersihkan dari unsur pimpinan yang tidak berintegras semakin menguat.
Setelah Busyro Muqoddas yang didesak mundur, akhir-akhir ini Bambang Widjojanto mendapat desakan serupa. Kedua pimpinan KPK itu bisa disebut "paket BMW" atau Busyro Muqoddas Widjojanto.
"Ketika menjadi penasihat hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bambang tidak bersikap ketika Budi Sampoerna memecah depositonya di Bank Century senilai Rp 494 miliar menjadi masing-masing Rp 2 miliar agar masuk dalam skema penjaminan. Pemecahan deposito itu terjadi sekitar seminggu sebelum Century di-bail out," ujar Jurubicara Rumah Perubahan 2.0, Edy Mulyadi, Senin (11/3).
Dana Budi yang dipecah menjadi ratusan rekening itu memang akhirnya dibayar penuh oleh LPS. Dengan demikian, setidaknya negara dirugikan Rp 492 miliar. Karena seharusnya Budi Sampoerna hanya berhak mendapat penjaminan dari LPS sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan yang Rp 492 miliar menjadi hak negara.
"Pertanyaannya, sebagai penasihat hukum LPS, kenapa Bambang tidak berusaha menyelamatkan uang negara? Bukankah modal LPS yang Rp 4 triliun itu berasal dari APBN? Biar rakyat tahu, dana itu adalah uang pajak yang dipungut dari rakyat," kata Edy.
Edy juga menyesalkan Bambang tidak berterus terang saat fit and proper test menjadi pimpinan KPK. Seharusnya dia menyampaikan hal itu secara terbuka, agar tidak terjadi benturan kepentingan. Rekam jejak sebagai penasehat hukum LPS itu pula yang menyebabkan Bambang terkesan gamang dalam menuntaskan skandal Century yang merugikan keuangan negara. Sikap ragu-ragu itulah yang menjadi beban bagi KPK, khususnya Ketua KPK Abraham Samad, dalam menuntaskan skandal Century tahun ini juga.
"Daripada menjadi beban dan penghalang KPK, sebaiknya Bambang mengundurkan diri dari KPK. Begitu juga dengan Busyro, dia harus segera mundur dari KPK. Banyak pernyataannya yang menyesatkan publik. Dengan bukti-bukti yang begitu benderang, bagaimana mungkin Busyro bisa mengatakan tidak ada kerugian negara pada kasus Century. Paket BMW harus mundur agar KPK tetap terjaga integritasnya," kata Edy lagi.
Sebelumnya Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli juga minta agar KPK dibersihkan dari pimpinan yang tidak berintegritas dan justru melindungi pihak-pihak bermasalah.
"KPK harus benar-benar dijaga independensinya. Karenanya tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Syaratnya, Pimpinan KPK harus steril dari orang-orang yang bermasalah. Pemeriksaan Yulianis di apartemen Ritz Carlton atas biaya dari Yulianis adalah skandal yang sangat tidak bermoral," ujar Rizal Ramli kepada wartawan usai bertemu dengan Pimpinan KPK di gedung KPK, Jumat (9/3).
[ald]
