Berita

ist

Mengganti SBY di 2012 Jauh Lebih Murah daripada Menunggu 2014!

SABTU, 11 FEBRUARI 2012 | 19:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ongkos mengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2012 lebih murah jika dibandingkan dengan ongkos yang harus dibayar kalau menunggu masa jabatannya habis pada 2014 nanti.

Koordinator Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) Mustar Bona Ventura mengatakan, biaya yang dikeluarkan negara jika Yudhoyono diganti tahun ini, mulai dari pembentukan pemerintahan transisi yang bekerja selama 6 bulan hingga pelaksanaan pemilu di luar biaya rutin APBN tidak akan menghabiskan lebih dari Rp 12 triliun. Itu dengan perbandingan biaya pemilu transisi diasumsikan membengkak 3 kali lipat dari biaya pemilu tahun 2004 yang menghabiskan Rp 4 triliun.

Berdasarkan perhitungan itu, kata dia, maka biaya transisi Indonesia hanya sebesar 2 persen dari total hutang luar negeri yang dibuat Yudhoono sejak 2007 hingga 2012 yang mencapai Rp 600 triliun.


"Jika diprediksikan hingga tahun 2014 hutang luar negeri membengkak menjadi Rp 2.400 triliun atau bertambah sekitar Rp 1.000 triliun dari tahun 2007, maka persentase biaya transisi Indonesia jika SBY diganti hari ini hanya sebesar 1,2 persen dari prediksi kerugian negara akibat hutang luar negeri yang dibuat SBY dari 2007 hingga 2014," beber Mustar kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 11/2).

Mustar menambahkan, jika melihat trend korupsi terkini yang dilakukan partai politik,  seperti Partai Demokrat yang tersangka pelakunya adalah Bendahara Umum (M Nazaruddin), Wakil Sekjen DPP Demokrat (Angelina Sondakh), serta Ketua Umumnya yang menjadi terduga korupsi, maka  mengganti Yudhoyono sekarang adalah pilihan paling mungkin untuk menyelamatkan ratusan hingga ribuan triliun uang rakyat.

"Jadi, membiarkan SBY hingga 2014 sama saja artinya membiarkan hutang luar negeri membengkak tanpa kendali dan memberikan kesempatan 2,5 tahun lagi partai penguasa mengkorupsi puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun rupiah lagi," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya