Menlu RI: Diplomasi Perlu Informasi Cerdas

RMOL. Birokrasi atau organisasi kerja harus mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme komunikasi dan penyebaran informasi yang serba instan, real-time berikut tuntutan kebutuhan kecepatan menyiapkan knowledge management yang akurat dan handal.  

Demikian sebagian kesimpulan dari dialog interaktif dan talk show yang dilakukan Sekretariat Jenderal-Kementerian Luar Negeri RI di Ruang Nusantara-Kemenlu RI hari ini (1/2) sebagaimana disampaikan PLE Priatna, Direktur Informasi dan Media Kemenlu RI seusai acara, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (1/2).

Talkshow dengan tema ‘Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kemlu yang Lebih Baik’, menurut PLE Priatna, diselenggarakan di ruang Nusantara, Kemlu,  pada  Rabu  (1/2) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan memperoleh dukungan seluruh jajaran Kemlu terhadap arti penting penerapan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  secara menyeluruh, termasuk Perwakilan RI.

“Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty Natalegawa, dan dihadiri oleh pejabat dan karyawan Kemlu serta pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Sandi Negara,” tutur PLE Priatna.

Talkshow menampilkan nara sumber Kuntoro Mangkusubroto,  Ketua UKP4; Betti Alisjahbana, Anggota Komite Inovasi Nasional dan Mantan Presdir IBM Indonesia; Septina Anggraini, staf  IT Pusat Komunikasi Kemlu; dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kemkominfo.

“Diplomasi sangat dekat hubungannya dengan informasi dan komunikasi. Ia bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga berdasar informasi yang akurat itu, proses pembuatan keputusan dapat dibuat menjadi lebih arif, akurat dan tepat waktu”, ujar Menteri Luar Negeri RI menggarisbawahi cara kerja baru Kemenlu menanggapi perubahan.

Masalah yang dihadapi sekarang, bukan lagi kekurangan informasi tetapi justru kebanjiran informasi. "Dan bagaimana kita bisa menyeleksi informasi dan background noise sehingga proses pembuatan keputusan benar akurat,” ungkap Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa lebih lanjut.

Dalam paparannya tentang “Tantangan Baru Kerja Birokrasi Di Tengah Era Digital”, Prof Kuntoro Mangkusubroto, Ketua UKP4, menegaskan, “Perbaikan kerja birokrasi, tidak saja memerlukan pemanfaatan prasarana teknologi komunikasi, namun lebih dari itu perlu perubahan cara kerja, perilaku dan mindset dalam menghadapi tantangan kemajuan dan kecepatan penyebaran informasi.”

Cetak biru TIK
open government. Begitu pula bagaimana menampilkan transparansi tanpa bertolak belakang dengan kerahasiaan.

Cetak biru TIK ini harus mempermudah dan meringankan beban kerja para karyawan Kemlu, yang keberhasilannya dapat diukur dari kepuasan pengguna. Oleh karena itu, sistem yang akan diterapkan harus sesuai dengan dinamika dunia kerja yang senantiasa berkembang.  Semua karyawan Kemlu dituntut untuk mengkinikan dirinya dengan kemajuan teknologi. [arp]