Mangkir Dua Kali, Komis III DPR Ancam Panggil Paksa HI

RMOL. Komisi III DPR kembali akan memanggil  paksa  Haji Isam (HI)  pengusaha hitam  dari Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat dan kriminialisasi pengusaha kecil di pengusaha hitam di Kalsel.

"Kita akan memanggilnya lagi. Kalau tidak hadir, akan dipanggil paksa," kata Nudirman Munir kepada wartawan, Minggu (29/1).

Komis III DPR, sudah dua kali  melayangkan surat pemanggilan kepada HI untuk meminta keterangan atas tuduhan tersebut. Namun yang bersagkutan selalu mangkir. Sikap pengusaha hitam itu  terkesan tidak menghormati dan menghargai DPR sebagai lembaga tinggi negara.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa HI seolah-olah tidak tersentuh hukum, karena  diduga dia, selama ini dibekingi sejumlah petinggi Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta oknum pejabat.

Nudirman menjelaskan bahwa dirinya mendapat kabar kalau HI  mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan berbagai tuduhan yang di arahkannya.

"Saya dapat kabar dia mau membayar uang pengganti tanah milik rakyat. Begitu juga dengan tuduhan melakukan kriminalisasi terhadap pengusaha kecil, akan diselesaikannya," katanya.

Untuk memastikan kebenaran kabar itu, kata Nudirman, Komisi III DPR akan melakukan kunjungan ke Kalsel. Menurut dia, dalam kunjungan itu pihaknya akan  bertanya ke semua pihak terkait, apakah benar HI mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Terkat apakah kasus tu  sudah dilaporkan ke pihak berwajib, Nudirman hanya agar tetap diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bukan itu saja tuduhan yang dialamatkan ke Haji Isam. Dia diduga terlibat pembunuhan terhadap Guru Olahraga SDN Sagirandung, Tanah Bumbu, Kalsel. Kasus ini ditangani Ditreskrimum Polda Kalsel. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan penanganan kasus  tersebut.

Untuk kasus ini, Wakil Ketua Komis III DPR,  Azis Syamsuddin mendesak kepada aparat Polda Kalsel untuk serius menangani kasus tersebut. Politisi muda Partai Golkar asal Lampung ini berjanji akan memantau kasus hukum yang menyeret HI.

"Kita tidak takut walau dia dibekingi pejabat atau aparat hukum," tegasnya.

Aziz juga  mengingatkan, agar masalah ini diselesaikan dengan adil, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Apalagi kasus itu menurut Wakil Ketua Komis III DPR ini menyangkut orang banyak," demikian Aziz. [dry]