Berita

ilustrasi/ist

Dr Hendri Saparini: Pemerintah Jujur Saja, Pembangunan Ekonomi Salah Arah

SABTU, 28 JANUARI 2012 | 15:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ekonom dari Econit, Dr Hendri Saparini mengatakan Kemiskinan di Indonesia tidak akan pernah habisnya.

Dr Hendri menyampaikan hal itu dalam seminar bertajuk “Optimisme Ekonomi Indonesia 2012: Antara Tekanan, Ketidakstabilan dan Ketidakadilan” yang diprkarsai oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI)-Malaysia dan bekerjasama dengan Badan Perwakilan KNPI Malaysia, Insight Society, IPAMSU hari ini (28/1) bertempat di salah satu Universitas Malaysia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) data, jumlah orang miskin yang tinggal di Indonesia pada tahun 2011 hanya sekitar 30 juta. Namun, Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah orang Indonesia yang hidup dekat dengan garis kemiskinan sebesar 40 persen dari populasi.


Saat ini kata dia, Indonesia adalah negara Asean yang telah mengalami peningkatan jumlah penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengutip data United Nations Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita berada di bawah standar dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan.

"Mengingat data yang kontradiktif antara data dan fakta, dapat dimengerti bila orang mempertanyakan angka-angka BPS dan kredibilitas angka 6,5 persen pertumbuhan yang diklaim pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi secara eksklusif," beber Dr Saparini.

Oleh karena itu, lanjut dia, kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk jujur mengakui bahwa pembangunan ekonomi saat ini salah arah.

"Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional," tandasnya. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya