Pram: Marzuki Sudah Lapor, KPK Jangan Setengah Hati

RMOL. Pemborosan anggaran negara di DPR perlahan kian terbuka ke muka publik. Setelah rencana anggaran renovasi toilet, lapangan parkir, ruang sidang Badan Anggaran sampai pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran, baru-baru ini tersiar kabar bahwa BURT DPR menyetujui penggunaan anggaran Rp 6,5 miliar.

Anggaran tersebut untuk membeli mesin fotokopi baru, mobil Toyota Camry, dan lapangan futsal.

Terkait dengan itu, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan,sorotan luar biasa kepada DPR seharusnya membuat pimpinan perlu ekstra hati-hati dalam memberikan persetujuan anggaran. Dia menegaskan, sesuai rapat pimpinan terakhir, rakyat akan mendapat secara resmi susunan anggaran di DPR.

"Karena beberapa hal sudah secara resmi sudah dilaporkan Ketua DPR ke KPK, maka kalau ada penyimpangan atau ketidakwajaran dalam bentuk apapun dalam proses penganggaran itu proses sudah terbuka dan transparan," ujarnya di gedung DPR beberapa saat lalu (Selasa, 24/1).

Dia meminta KPK tidak setengah hati untuk memeriksa kasus-kasus penggunaan anggaran yang tak wajar.

"Pimpinan secara resmi mendorong kepada KPK untuk segera menindaklanjuti hal-hal yang sudah dilaporkan oleh Ketua DPR," terangnya.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menambahkan, tidak ada warga negara yang kebal hukum. Dengan demikian, kalau ada pemanggilan kepada siapapun akibat laporan Ketua DPR ke KPK, maka orang tersebut harus memenuhinya.[ald]