Kalau Pansus Agraria Tak Segera Terbentuk, Demonstran Janji Turunkan SBY

RMOL. Hujan menemani akhir demonstrasi yang dilakukan Sekretariat Bersama (Sekber) Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia yang terdiri 77 elemen rakyat ini. Aksi ini dilakukan menyuarakan perbaikan tatanan pertanahan nasional. Ini harus dilakukan agar tragedi Mesuji atau Bima yang berlatar belakang konflik pertanahan tidak terulang lagi.

Sebelum membubarkan aksi, massa mendesak agar DPR serius dalam menindaklanjuti perbaikan tatanan agraria yang pro pada rakyat, bukan pemodal. Demonstran juga berjanji akan bersuara lebih lantang lagi, kalau DPR dan pemerintah yang serius menanggapi aspirasi mereka.

"Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Kalau DPR tidak segera membentuk pansus, dan tidak pro rakyat, maka kita akan ganti tuntutan kita, yaitu meminta rezim SBY turun," kata Korlap aksi, Gustiana di depan pagar DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).

Sampai sekarang, sudah 34 anggota DPR yang mendukung pembentukan Pansus Agraria dengan tanda tangan. Mereka berasal dari delapan fraksi minus fraksi Partai Demokrat.

Gustiana juga berjanji, jikapun Pansus Agraria terbentuk, tugas mereka belum selesai. "Kami akan terus mengawasi pansus tersebut. Dan apapun keputusan pansus itu, harus dijalankan pemerintah pusat dan daerah," demikian Oki.[arp]