Kemenhan Tidak Transparan, Komisi I Belum Putuskan Apapun

RMOL. Sampai hari ini pihak Kementerian Pertahanan belum resmi memaparkan rencana pembelian 100 tank Leopard bekas angkatan bersenjata Belanda.

"Kami baru mendapat informasi tentang rencana itu dari media massa," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis petang (12/1).

Sehingga, Komisi I sepakat belum memberikan keputusan apapun tentang rencana membeli tank buatan Jerman tersebut. Memang diakuinya sepekan yang lalu Kemenhan telah mengundang Komisi I bergabung meninjau ke Belanda.

"Tapi kami sepakat tidak ikut bergabung dengan rombongan Kemenhan," ujar mantan Sekretaris Militer Presiden ini.

Andaikan harus meninjau, Komisi I sepakat akan meninjau dengan biaya sendiri dan titik beratnya adalah mempelajari aspek-aspek politis, bukan aspek teknis.

"Aspek teknis bukan ranah kami," tandasnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, mengatakan, ada empat alasan mengapa DPR harus menolak pembelian tank Leopard untuk TNI. Pertama, tank tersebut terlalu berat, sekitar 62 ton. Kedua, teknologi jenis tank sudah ketinggalan, karena tank bekas ini buatan tahun 1980. Alasan ketiga, biaya perawatan tank bekas terlalu mahal. Dan terakhir, tank jenis Leopard tidak cocok dengan alam Indonesia yang terdiri dari hutan, rawa-rawa dan kepulauan.

"Leopard hanya cocok untuk medan Eropa dan Afrika Utara," tegas Neta.

Neta juga menyatakan kekhawatiran bila jadi dibeli, maka tank-tank itu akan ditempatkan di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan Medan. Sehingga dikhawatirkan tank ini akan digunakan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa dan rakyat.

"Padahal yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tank-tank taktis dan kecil untuk menjaga kawasan perbatasan," demikian Neta.[ald]