RMOL. Rencana pemerintah membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera kurang efektif dan akan lebih banyak "mudharatnya" dibanding manfaatnya. Rencana itu juga menunjukkan bahwa orientasi pemerintah memang lebih ke darat. Padahal, luas laut dan potensinya sangat besar.
"Pembangunan jembatan Selat Sunda sangat rentan dan bisa jadi penghamburan anggaran walaupun itu dana investor, apalagi kalau sifatnya pinjaman atau loan (utang), dan tidak menghormati Indonesia sebagai negara bahari dengan jumlah pulau sangat banyak," kata Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (10/1).
Selain itu, Doktor bidang Kelautan lulusan IPB itu menilai JSS rawan runtuh karena kehadiran anak Gunung Krakatau yang sewaktu-waktu bisa meletus, yang tentunya akan menimbulkan gempa dan gelombang tsunami. Selain itu, jalur gempa di selatan Pulau Jawa dan sepanjang pesisir barat Sumatera. Oleh karena itu, tegas dia, IMI menolak pembangunan jembatan Selat Sunda yang berjarak sekitar 31 km dengan biaya tinggi, karena riskan baik dari sisi kerentanan terhadap gempa maupun dari sisi ekologis perairan Laut Jawa.
"Kami IMI menolak keras JSS, dan kami siap menggalang dukungan 10 juta melalui
Facebook dan
Twitter untuk menolak pembangunan JSS," katanya.
Pemerintah mengaku sudah mematangkan rencana pembangunan terpanjang di Indonesia tersebut. Rencananya, pemerintah segera membentuk badan pelaksana yang harus segera terbentuk dalam setahun ke depan.
"Badannya akan kami selesaikan secepat mungkin, karena waktunya dibatasi setahun," kata Menteri Pekerjaan Umum, Joko Krimanto, di Istana Negara.
Menurut Joko, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, badan pelaksana tersebut harus sudah terbentuk dalam waktu setahun usai Perpres itu terbit. Sebagai informasi, Perpres 86/2011 terbit pada 2 Desember 2011.
Jembatan Selat Sunda direncanakan mulai dibangun pada 2014 dan memakan waktu sekitar 10 tahun untuk pengerjaannya. Nilai proyek juga berubah-ubah, dari awalnya diperkirakan Rp 100 triliun, kini meningkat menjadi Rp 215,37 triliun. Namun, biaya itu masih bersifat estimasi awal berdasar kuantitas atau volume pekerjaan dan harga satuan pekerjaan.
Jembatan dengan total panjang sekitar 29 kilometer itu dibangun menggunakan dua buah jembatan suspensi sebagai jembatan utama dengan panjang bentang mencapai 2.500 meter. Jembatan ini akan dilengkapi infrastruktur seperti transmisi gas, rel kereta api, transmisi listrik, dan air minum. Sementara itu, untuk pengembangan kawasan, akan disusun berbagai macam zona seperti zona industri, pariwisata, energi, logistik, pengembangan teknologi, dan pengolahan ekspor.
[ald]
