Berita

ilustrasi

Anis Matta Pingin Dengar Pendapat Gamawan Soal Miras

SELASA, 10 JANUARI 2012 | 12:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meminta Komisi-Komisi terkait di DPR memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi karena mencabut Peraturan Daerah (Perda) di beberapa daerah tentang Pelarangan Peredaran Minuman Keras (Miras).

"Saya kira begini, lebih baik beberapa komisi yang terkait seperti Komisi VIII dan II memanggil Menteri Dalam Negeri dan beberapa yang terkait, agar ini secepatnya  diselesaikan, karena ini adalah isu yang sensitif," kata Anis Matta kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (10/1).

Dia mengaku ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Mendagri, dan berjanji memfasilitasi pertemuan antara DPR dengan pemerintah.


"Ini isu yang sensitif, bisa mempunyai implikasi keamanan. Nanti, DPR akan panggil Mendagri, dan Menteri Agama juga lebih bagus dilibatkan. Kita akan kasih ruang pada Mendagri," ucapnya.

Menurutnya, hampir semua pembuatan Perda pelarangan miras bermaksud menjaga ketertiban umum. Peredaran miras yang berlebihan dapat memicu gangguan ketertiban umum.

"Perlu tidaknya Perda itu tergantung daerahnya, tidak semua membutuhkan. Kalau PKS jelas mendukung Perda itu," jelasnya.

Salah satu pemerintah daerah yang diminta Mendagri mencabut Perda larangan miras dalam waktu dekat adalah Pemerintah Kota Tangerang (Perda 7 /2005) . Kabarnya, Pemkot Tangerang akan melawan putusan Mendagri itu dengan uji materil.[ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya