Berita

ilustrasi/ist

PDIP dan PKB: Pansus Agraria untuk Selesaikan Konflik Lahan

SENIN, 09 JANUARI 2012 | 19:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat akan membentuk Pansus konflik agraria DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan Malik Haramain dari Fraksi PKB berharap Pansus akan mampu menggali dan menyelesaikan berbagai konflik pertanahan atau agraria seperti di Mesuji dan Bima dan konflik agraria lainnya.

"Bayangkan, rakyat yang mati dalam kasus tanah ini selama 2004-2010 ini mencapai sekitar 189 orang. Untuk itu dengan Pansus ini DPR akan memanggil seluruh pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah, investor, pengusaha, pemerintah daerah dari gubernur, bupati, walikota dan lain-lain," ujar Budiman kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.


Sementara menurut Malik Haramain, kebijakan agraria selama ini lebih berpihak kepada pengusaha dan tidak membela rakyat.

"Pemerintah tak berani memberi perlindungan atau punishment. Itu tercermin dalam kasus Mesuji, Sape NTB dan lainnya. Dan, cara-cara aparat terhadap rakyat justru dengan kekerasan, penembakan dan bahkan sampai tewas. Jadi, kami mendukung Pansus agraria yang tak adil pada rakyat," tegas mantan Sekjen DPP GP Ansor ini. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya