Benny Harman: Hasil Survei LSI Jadi Masukan Saja

RMOL. Pada Desember 2011, persepsi publik pada penegakan hukum nasional menurun drastis. Menurut hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), proporsi publik yang menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia "buruk" atau "sangat buruk" jauh lebih besar ketimbang yang menilai "baik". Begitu juga proporsi publik yang menilai kinerja pemeritahan SBY dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Komisi Hukum DPR Benny Harman yang juga kader Partai Demokrat binaan SBY menanggapi santai hasil survei itu.

"Itu masukan bagi pemerintah SBY, dan penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK," katanya di gedung DPR, kepada wartawan, Senin siang (9/1).

Dia malah mengatakan, penegakan hukum harus berjalan dalam koridor semestinya, bukan dengan persepsi.

"Demokrasi kita harus sesuai dengan hukum, tidak bisa persepsi dan katanya-katanya," jelasnya.

Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi mengungkapkan, untuk pertama kalinya sejak 2005 mayoritas publik menganggap kinerja penegakan hukum di era Presiden SBY sangat buruk. Hasil survei pada Desember 2011, hanya 1,9 persen responden menjawab penegakan hukum sangat baik. Yang menjawab baik 31,3 persen, kategori sedang 18 persen, buruk 32,6 persen, sangat buruk 9,8 dan tidak jawab/tidak tahu sebanyak 6,3 persen.

Menurut Dodi, latar belakang pendidikan sudah tak lagi menjadi pembeda dalam menilai kinerja pemerintahan SBY. Artinya mulai dari masyarakat yang cuma berpendidikan paling rendah, yakni sekolah dasar (SD), sampai tertinggi di universitas semua sudah sama penilaiannya.

"Tidak peduli SD, SLTP, SMA, ataupun kuliah, mereka menilai kinerja pemerintah buruk. Ini juga bukti bahwa penilaian buruk ini bukan sekedar gejala kelas menengah dan perkotaan, tapi juga gejala di seluruh lapisan masyarakat," demikian Dodi

Survei itu mengambil sample sebanyak 1.220 responden. Diperkirakan margin of error plus-minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara pada 8-17 Desember 2011.[ald]