Irman Gusman: Kalau Saya Eksekutif, Saya Cabut SK Itu!

RMOL. Warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sangat kecewa karena gagal bertemu dengan jajaran Menteri Kehutanan beserta Bupati Kepulauan Meranti yang sedianya digelar pukul 14.00 WIB tadi di kantor Kemenhut.

Pertemuan itu gagal karena pihak Bupati dan Menhut tidak mau menemui mereka. Akhirnya warga Pulau Padang yang diwakili empat orang diterima Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota DPD dari Riau, Intsiawati Ayus; anggota DPD asal Bengkulu, Bambang Suroso; dan Setjen DPD RI, Siti Nurbaya.

Warga petani Pulau Padang sudah 26 hari menduduki depan gedung DPR dengan mendirikan tenda dan sampai sekarang tuntutan mereka belum dipenuhi. Dengan melakukan aksi jahit mulut, mereka tetap bersikeras meminta Kementerian Kehutanan segera mencabut izin PT. Riau Andalan Pulp Paper. Perusahaan itu sudah merusak ekosistem hutan industri di wilayah mereka dan menggusur lahan yang dimiliki warga setempat.

"Saya percaya ini adalah murni perjuangan rakyat, saya apresiasi perjuangan ini. Kasus ini kita pantau terus termasuk konflik yang terjadi di beberapah daerah, seperti yang di Mesuji dan di Bima," ucap Irman, Jumat (6/1).

Dia juga menyebut warga yang berjuang di Jakarta dan sudah menginap disertai aksi jahit mulut hampir satu bulan di depan gerbang DPR sebagai pejuang-pejuang daerah.

"Saya tetap dorong, kalau tidak setuju, lawan terus, kami dukung itu. Melawannya jangan dengan menghalangi aktifvitas orang lain dan janganlah dengan menjahit mulut, harus menyuarakannya dengan suara," imbau Irman.

DPD berjanji menyurati pihak yang terkait seperti Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup. Nantinya kalau ada pertemuan dengan Presiden SBY, Irman Gusman berkomitmen mengangkat kasus itu. Namun sebelumnya dia meminta warga untuk angkat kaki dari depan gerbang DPR dan membersihkan tenda-tenda mereka.

"Kalau saya eksekutif sudah saya cabut (SK) itu, masing-masing harus ada prosedurnya. Saya minta bapak-bapak meninggalkan tenda yang di depan gedung DPR, kita akan janji bantu," tandasnya.

Hingga kini tidak ada pencabutan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 327 Tahun 2009. SK yang ditandatangani MS Kaban itu merupakan izin operasional hutan tanaman industri (HTI) yang dikantongi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).[ald]