Berita

iberamsjah/ist

Gerakan Perubahan Bukan untuk Menjatuhkan, Tapi Supaya Presiden Tidak Menggemuk

JUMAT, 06 JANUARI 2012 | 14:21 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sebaiknya jangan cepat menyimpulkan bahwa gerakan pro-perubahan yang diusung kelompok masyarakat, mahasiswa bersama beberapa tokoh oposisi nasional adalah upaya menumbangkan pemerintahan yang sah.

"Saya rasa itu tidak untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Saya tahu gerakan mahasiswa, LSM, terlebih tokoh agama, mereka tahunya harus ada perbaikan keadaan. Mereka kasihan lihat banyak orang tidak tahan lagi menderita miskin," kata Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (6/1).  

Dia sepakat dengan seruan harus ada perubahan sekarang juga. Dia juga tak menyangkal bahwa kejatuhan pemerintahan yang sah bisa jadi ekses dari gerakan tersebut. Menurutnya, kalau Presiden SBY yang selama ini membiarkan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM tetap dipertahankan, maka bukan tak mungkin penembakan aparat terhadap rakyat terus terjadi. Di bawah kepemimpinannya pun kasus hukum ditangani secara tebang pilih.


"Salah SBY sendiri tidak melakukan apa-apa yang berarti. Mereka yang berdemonstrasi itu awalnya tidak ada niat menggulingkan pemerintah. Mereka baik sekali tujuannya, kasihan pada nelayan, buruh tani, perangkat desa. Mereka sudah ribuan kali mengingatkan presiden," ujarnya.

Presiden SBY, katanya lagi, sebaiknya segera berhenti menghabiskan energi untuk pencitraan, dan terjun langsung ke rakyat yang melakukan aksi jahit mulut di depan DPR, datang ke lokasi tragedi Bima, Mesuji dan meninjau langsung masyarakat Papua di kawasan tambang Freeport. Dengan demikian maka gerakan anti-pemerintah akan mereda.

"Jika terus diam saja, maka dia akan makin gemuk, karena kerjanya tidur saja. Lihatlah pemimpin negara maju itu tidak ada yang gemuk-gemuk karena mereka kerjanya berkeliling negeri meninjau langsung dan menyapa rakyat," tandas dia.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya