Walau Telat, Rabu Depan DPR Tetap ke Bima

RMOL. Komisi III DPR akan berangkat ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka menindaklanjuti kasus penembakan dan kekerasan aparat polisi kepada warga yang menduduki pelabuhan Sape pada 24 Desember lalu.

Sebelumnya, Komisi Hukum DPR ini sudah berkunjung ke lokasi tragedi Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) untuk pengusutan. Sedangkan kasus Bima menjadi sorotan tajam masyarakat luas dan sudah banyak temuan yang dikemukakan Komnas HAM dan Polri.

"Senin besok kita sidang pertama, Selasa kita rapat internal, Rabu-nya kita akan berangkat ke Bima," ungkap anggota Komisi III Ahmad Yani di tengah perkemahan demonstran di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).

Dalam kunjungan ke Bima nanti, Yani menerangkan, DPR akan meninjau langsung akar kasus kekerasan mulai dari awal sampai akhir, termasuk meninjau PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), pemegang izin usaha pertambangan yang diprotes warga Kecamatan Lambu dan Sape, Bima, NTB

"Inikan semua tersangkut izin-izin, kita akan lihat apa motivasinya, apakah ada suap atau tidak dalam izinnya? Kalau ada indikasi suap, maka kita akan minta masuk KPK untuk diperiksa," jelas Yani.

Yani mensinyalir ada main mata dalam perurusan perizinan lahan. "Masalah perizinan bisa ditengarai ada mengeluarkan uang, tidak ada izin yang gratis. Kita akan lihat," paparnya.

Politisi muda PPP ini juga mempertanyakan apakah pemberian izin oleh Bupati Bima sudah melalui peraturan dan UU.

"Dia (Bupati Bima) sudah minta ada persetujuan masayarakat? Harus ada persyaratannya, harus dipenuhi dari masyarakat, jangan ngotot. Kalau tidak, izinnya cacat maka harus dicabut," tambahnya.[ald]