Pertambangan Nasional Dirundung Masalah Krusial

RMOL. Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) memandang industri pertambangan mineral dan batubara masih sebagai pendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sektor tersebut tertampung ribuan tenaga kerja, dialiri triliunan dana baik pajak maupun non-pajak, dan begitu pula pembangunan wilayah terpencil di sekitar tambang. Tapi sayangnya, masih ada beberapa hal yang belum sejalan. Tumpang tindih lahan antar departemen, misalnya, masih terjadi dan terkadang menjadi pemicu ketidakharmonisan dengan masyarakat.

"Belum lagi masalah disparitas pengetahuan pertambangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," tegas Ketua Umum IAGI, Rovicky Dwi Putrohari, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta (Kamis, 5/1).

Terkait dengan masalah sosial dan lingkungan, IAGI berpendapat bahwa pemerintah harus dengan tegas mendorong Corporate Social Responsibility (CSR) dan mengantisipasi dampak lingkungan yang kadang memaksa untuk menutup tambang. Dan yang jelas, pemerintah harus tegas mengawasi pelaksanaan semua operasional pertambangan yang harus dibangun berdasarkan kaidah good mining practice.

"Peran pemerintah lewat peraturan dan penegakan hukum yang konsisten dan aparaturnya yang komitmen sangat diperlukan. Selain itu masyarakat juga diberi kesadaran dan pengetahuan yang benar dan berimbang tentang industri pertambangan dan manfaatnya bagi mereka," tutur Rovicky.[ald]