Berita

Said Aqil Siradj

Wawancara

WAWANCARA

Said Aqil Siradj: Pasti, Pasti Ada Penumpang Dalam Konflik Sampang

KAMIS, 05 JANUARI 2012 | 08:48 WIB

RMOL. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan, konflik yang terjadi di Sampang, (Madura), Jawa Timur, bukan antara Sunni dan Syiah, melainkan perselisihan keluarga.

“Peristiwa di Sampang itu konflik antara kakak dan adik,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Buktinya, di daerah lain tidak pernah terjadi konflik sekeras itu. Misalnya di daerah Jawa Barat, Banten serta luar Jawa tidak terjadi konflik Sunni-Syiah, apa­lagi NU-Syiah.

“Syiah dan Sunni itu bisa ketemu dan didialogkan,” dia menambahkan.

Seperti diberitakan, Pesantren Islam Syiah di Dusun Nang­ker­nang, Desa Karang Gayam, Ke­ca­matan Omben, Kabupaten Sam­pang, beberapa hari lalu diba­kar massa. Lokasi pesantren yang dibakar sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Sampang.

Saat itu, ratusan orang dari ber­bagai desa di Kecamatan Omben dan tetangganya, Karang Penang, datang menyerbu pusat Islam Syiah di Madura tersebut.

Said Aqil menyayangkan serta mengecam setiap aksi kekerasan. Dia menilai, kasus yang terjadi di Sampang dipicu oleh persaingan antarsaudara atau keluarga. Bisa dalam bentuk perebutan pe­ngaruh, santri, pesantren ataupun waris.

“Jadi, harus dipahami dan mari lokalisir ini menjadi sebatas konflik keluarga,” tandasnya.

 

Menurut Anda, adakah pi­hak ketiga yang bermain dalam konflik tersebut?

Siapa pun yang berbuat kri­minal harus ditindak, itu intinya. Konflik itu kemungkinan ada yang menumpangi.

Terjadinya konflik di mana-mana, kalau besar seperti itu, pasti ada yang menumpangi atau yang bermain di belakangnya. Pas­ti ada pihak ketiga. Padahal, kon­flik bisa diselesaikan dengan cara ber­dialog, bukan dengan golok.

Karena itu, dibutuhkan ukhu­wah islamiah lintas mazhab, aliran, politik, dan etnik. Nama­nya umat Islam harus bersatu ketika menghadapi tantangan dan problem dari pihak luar. Jangan ada disintegrasi.

 

Anda yakin hanya konflik keluarga?

Saya sudah kontak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Sampang, dan lainnya. Se­muanya mengatakan, pada da­sar­nya kejadian itu karena ada kon­flik keluarga.

 

Selama ini tidak ada dialog?

Pemerintah sering memper­te­mukan Syiah-Sunni. Misalnya, per­nah dilakukan di Istana Bo­gor, dibuka oleh Pak SBY. Kebetulan sa­ya narasumber dari NU. Arti­nya, semuanya bisa di­dialogkan.

Syiah-Sunni memang ada per­bedaan, tetapi tidak sampai men­dasar. Tuhan, tauhid, nabi, dan ibadahnya sama.

 

Penyelesaiannya cukup de­ngan dialog?

Kalau konflik keluarga harus diselesaikan secara kekeluargaan, kalau mengenai mazhab bisa diselesaikan dengan dialog dan ketika terjadi konflik yang ada hu­bungannya dengan pe­me­rin­tah, penegak hukum harus me­nin­dak tegas pelaku yang melanggar undang-undang. Perilaku anar­kistis harus ditindak tegas.

 

Sebagai Ketua Umum PBNU, Anda menyayangkan kejadian itu?

NU, sesuai dengan ajaran Is­lam, mengecam dan menentang serta mengutuk segala tindakan kekerasan. Seperti dalam Alquran disebutkan, laa ikroha fiddin, arti­nya tidak ada kekerasan di dalam menyebarkan agama.

Sejak berdiri, niat, visi dan misi NU ingin menciptakan solidaritas atau ukhuwah islamiah dan NU juga menjujung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29.

 

Pandangan Anda tentang Syiah?

Waktu saya kuliah di Timur Tengah diajarkan aliran-aliran Islam, dan salah satunya Syiah. Jadi, Syiah itu ketika saya belajar di Timur Tengah termasuk dalam aliran Islam atau mazhab Islam. Apalagi Sunni.

Perbedaan pasti ada di mana-mana. Saya berharap Syiah dan Sunni bisa saling menghargai. Sejak awal sejarah Islam, Syiah sudah ada.

Bahkan, ketika paham itu datang ke Indonesia, pendiri NU Hasyim Asyari tidak pernah menyinggungnya.

Presiden Iran Ahmadinejad yang juga pengikut Syiah pernah datang ke Kantor PBNU. Dan beda pendapat itu memang ada. Tetapi, tidak harus saling benci dan bermusuhan. Semuanya sau­dara. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya