Berita

ist

Inilah Kesepakatan Setgab Koalisi Tentang Undang-undang Pemilu

RABU, 04 JANUARI 2012 | 23:15 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Pembahasan mengenai materi krusial di internal Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi malam ini mengalami kemajuan. Semua anggota Setgab menyepakati semangat kebersamaan.

Sekretaris Setgab Koalisi, Syarifuddin Hasan mengatakan, seluruh anggota koalisi menyepakati alokasi kursi per daerah pemilihan (Dapil) tidak ada perubahan, yakni 3-10. Selain itu, sisa suara habis dibagi di Dapil.

"Tidak seperti Pemilu 2009 yang semua sisa suara ditarik ke provinsi sehingga menjadi rumit," kata Syarifuddin Hasan di Kantor Stegab, Jalan Diponegoro (Rabu malam, 4/1).


Sejumlah pimpinan fraksi dari partai Setgab Koalisi hadir dalam pertemuan kali ini. Antara lain, Muhammad Arwani Thomafi (F-PPP), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Abdul Hakim (F-PKS), Saan Mustopa (Demokrat), Ida Fauziah (PKB) dan Chandra (PAN).

Syarif Hasan menambahkan, mengenai angka parliamentary threshold sudah ada kemajuan, yakni pada kisaran 3,5 persen.

"Meskipun Golkar masih 5 persen, tapi ada keinginan untuk turun ke 3,5 persen jika permintaannya diterima," ujar Menkop dan UKM ini.

Permintaan yang dimaksud yakni menggabungkan model tertutup dan terbuka dalam sistem Pemilu. Golkar berdalih, sistem semi tersebut cukup adil dan sudah dipraktekkan di Jerman.

"Rencananya ada dua pertemuan lagi, salah satu agendanya mendengarkan penjelasan Golkar mengenai sistem semi, yakni penggabungan sistem tertutup dan terbuka," terangnya.

Setgab juga menganalisa kelemahan pada Pemilu 2009. Menurut dia, ada sejumlah kelemahan yang perlu dibenahi, tapi ada juga sisi positif yang perlu dipertahankan.

"Yang perlu dibenahi adalah kewenangan Parpol yang terpangkas. Nah, kita masih memformulasikannya," pungkasnya. [dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya