Berita

tb hasanuddin/ist

Video Komnas HAM Kuliti Kebohongan Polri

RABU, 04 JANUARI 2012 | 10:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merilis video terbaru yang berisi tindakan represif polisi saat membubarkan demonstran di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 24 Desember 2011. Aksi penembakan mengarah langsung ke arah massa dan tembakan horizontal dari jarak jauh terekam jelas dalam video.

"Video Komnas HAM menunjukkan bahwa pernyataan para pejabat Polri selama ini patut dipertanyakan, bahkan dapat diartikan telah melakukan kebohongan publik seperti prosedur tetap, jumlah korban, kasus penganiayaan yang terjadi, situasi di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanuddin kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (4/1).

Mantan Sekretaris Militer Presiden ini meminta kebobrokan di Kepolisian harus segera diakhiri. Perlu keseriusan mereformasi Kepolisian karena Indonesia membutuhkan polisi yang profesional sebagai pengayom masyarakat yang dicintai rakyatnya. Dia yakin, reformasi Polri bisa dilakukan karena sesungguhnya masih banyak anggota polisi yang baik dan memiliki dedikasi tinggi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.


"Konkritnya reformasi Polri antara lain, ganti Kapolri, benahi sistim perekrutan, merevisi juklak-juklak dan protap yang tak sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokrasi, dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah polisi sipil," sebutnya.

Komnas HAM dan Polri berbeda data korban tewas dalam kasus kekerasan terhadap pengunjukrasa di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Kalau Komnas HAM menyatakan hingga saat ini terhitung tiga orang tewas, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menegaskan bahwa korban tewas dalam peristiwa itu hanya dua orang, yakni Arif Rahman (18) dan Syaiful alis Fu (17).

Komnas merilis, ketiga korban tersebut yakni Arif Rahman (18), Syaiful alis Fu (17), dan Syarifuddin (46). Sedangkan jumlah korban luka tembak yang berhasil dihimpun oleh Komnas dalam kasus tersebut berjumlah 30 orang.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya