Berita

burhan azis/rmol

LAPORAN DARI BELANDA

Pengikut SBY Jangan Bela Cara-cara Fasis!

Cara Mega Lebih Damai
SELASA, 03 JANUARI 2012 | 10:50 WIB | LAPORAN:

RMOL. Fungsionaris Partai Demokrat menunjukkan nalar yang sangat rendah kala melemparkan tanggungjawab atas kasus-kasus penembakan rakyat atau petani oleh aparat pemerintah yang kian mencolok selama 2011.  

Hal itu dikatakan Koordinator Unit Kerja PDI Perjuangan di negeri Belanda, Burhan Azis, kepada koresponden Rakyat Merdeka Online di Belanda, kemarin (Senin, 2/1). Burhan menyebut fungsionaris Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Oka Wijaya, mencoba mengalihkan kasus-kasus pelanggaran HAM di zaman SBY kepada apa yang disebutnya salah penanganan di zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Saat diwawancara Sabtu lalu, (31/12) Oka mengatakan bahwa konflik agraria lahan di Mesuji (Sumatera Selatan dan Lampung) sudah ada jauh sebelum SBY jadi Presiden. Terutama sekali, banyak salah penanganan di zaman Presiden Megawati. Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail waktu itu mengeluarkan SK yang berisi tentang perdamaian dengan perusahaan sawit. Sementara sebelumnya sudah ada SK yang sudah dikeluarkan di zaman Presiden Gus Dur.


Nah, menurut Burhan Azis, yang dipersoalkan rakyat bukan karena kasus tersebut sudah ada sejak masa pemerintahan sebelumnya. Melainkan, cara penyelesaian konflik dengan tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Tentu saja tindak kekerasan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah SBY dan tidak masuk akal bila dilemparkan kepada pemerintahan sebelumnya.
 
"Pemerintah Megawati mengeluarkan SK yang berisi perdamaian antara petani dengan perusahaan. Ini berarti, pemerintah ketika itu mencari solusi dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan Pancasila, sehingga terjadilah perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa," tutur Burhan.

Sedangkan aparat keamanan pemerintahan SBY, lanjutnya, malah menembaki petani di Mesuji sehingga tidak sedikit jatuh korban di pihak petani. Dalam pendapatnya, itulah cara penyelesaian konflik yang lazim digunakan oleh kaum fasis.
 
"Mengapa yang diambil jalan kekerasan, bahkan kekerasan senjata dalam menghadapi petani bangsa sendiri?" gugat Burhan.
 
Dia pun bertanya kepada para pembela SBY. Manakah cara penyelesaian konflik yang manusiawi sesuai dengan Pancasila: bermusyawarah mencari perdamaian yang dilakukan pemerintah Megawati, ataukah menggunakan kekerasan ala fasisme mengerahkan aparat keamanan menembaki para petani bangsa sendiri? 

"Pantas saja rakyat tidak mempercayai pemerintah SBY sekarang ini, karena adanya orang-orang yang membela tindak kekerasan terhadap bangsa sendiri," tandas Burhan.[ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya