Berita

presiden sby

Publika

Aktivis Perempuan Indonesia Minta SBY Mundur

SABTU, 31 DESEMBER 2011 | 09:38 WIB

PRESIDEN SBY perlu minta maaf atas begitu banyak pembohongan publik terkait data2 kemiskinan dan kasus2 pelanggaran HAM yg dilakukan aparat di lapangan, seperti: Kasus Lapindo, TKW dihukum pancung, Cikeusik, Temanggung, Freeport, Bima, Mesuji, Ahmadiyah, GKI Yasmin, dll. Perempuan dan anak selalu menjadi korban utama dan pertama.

Ditambah lagi, janji-janji untuk memberantas korupsi terbukti sebaliknya justru para koruptor adalah lingkungan kekuasaan dan orang-orang dekat istana, hal mana menyebabkan semua aktivitas pemerintahan hanya difokuskan untuk menutupi borok sehingga secara de facto pemerintahan dijalankan oleh para mafia. Presiden sama sekali tidak berperan.

Maka setelah minta maaf kepada rakyat, seharusnya SBY lalu mundur saja dari jabatan. Itu akan lebih baik agar nasib bangsa ini tidak jadi korban salah urus kepemimpinan seseorang yang sudah terbukti tidak capable.

DPR dan MPR perlu minta maaf krn tdk mampu menjalankan tugas secara optimal, tdk mampu melahirkan kebijakan yg membela kepentingan publik dan memihak rasa keadilan masyarakat. Banyak sekali kompromi-kompromi politik yang dipertontonkan di hadapan rakyat sehingga rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada MPR/DPR/DPD.

Memperhatikan keporak-porandaan bangsa di segala bidang, agar DPR/MPR masih memiliki peran untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran/ kepunahan, kami menghimbau agar MPR/DPR/DPD secara tegas menggunakan Hak Menyatakan Pendapat agar Presiden Meletakkan Jabatan saja.

Tokoh agama perlu minta maaf krn belum sepenuhnya mampu mencerahkan jemaahnya dg pandangan keagamaan yg akomodatif thd nilai-nilai kemanusiaan secara universal, dan membebaskan umatnya dari belenggu ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama, bahkan sering atas dasar agama.

Tokoh agama juga harus tegas dalam menyuarakan kebenaran kepada siapapun terutama kepada penguasa yg mencelakakan rakyatnya sendiri.

Memperhatikan keadaan yang penuh dengan bencana dan kekerasan dengan bermacam dalih serta tayangan tidak sehat di media elektronik sehubungan dengan upaya penguasa menutup2i kebobrokan dan perampokan yang dilakukannya, sehingga rakyat disuguhi berbagai sinetron tidak bermutu dan merusak jati diri bangsa, maka sudah saatnya Para Tokoh Agama secara serempak mendatangi Presiden untuk meminta mundur demi kepentingan yg lebih besar.

Kepada masyarakat, kami menghimbau berhentilah menjadi kelompok mayoritas yg selalu diam. Mari kita suarakan pembelaan kpd mrk yg mengalami ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun. Jangan biarkan saudara-saudara kita tertimpa kemalangan karena kebijakan yang tidak berpihak. Jangan biarkan kekuasaan yg seharusnya milik rakyat digunakan untuk menginjak-injak hak rakyat.

Seruan agar SBY MUNDUR sengaja disampaikan untuk menghindari adanya keadaan chaos yang akan lebih buruk lagi serta memakan korban yang lebih banyak.

Jakarta, 29 Desember 2011 Ratna Sarumpaet
Musdah Mulia
Debra H. Yatim
Jajang C. Noer
Carla Bianpoen
Saparinah Sadli
Tuti Herati
Justiani
Hendri Saparini
Chusnul Mariyah
Chandra Motik
Liliy Wahid

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

UPDATE

Rudi Margono Isi Kursi Jampidsus Menggantikan Febrie Adriansyah

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:24

Pembiayaan Tembus Rp10 T, Laba Bank Mega Syariah Naik 17,56 Persen di Semester I-2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:24

Profil Etik Suryani Bupati Sukoharjo yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:20

Ini Alasan KPK Batal Ikut Konferensi Pers Polda soal Perkara yang Menyeret Jampidsus

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:04

Jakarta Jadi Kota Termahal ke-21 di Dunia pada 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:42

Inggris Siapkan Bonus Fantastis Jika Juara Piala Dunia 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:37

Saham SK Hynix Melonjak 13 Persen Saat Debut di Nasdaq

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:31

Komisi III DPR Soroti Kasus Korupsi Batu Bara dan Isu Mundurnya Jampidsus

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:16

Biarkan Kortas Polri Usut Dugaan TPPU Jampidsus Tanpa Intervensi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:00

Jumlah Investor BBTN Kembali Melonjak per Juni 2026, Akhiri Tren Penurunan Dua Bulan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 12:51

Selengkapnya