Berita

presiden sby

Publika

Aktivis Perempuan Indonesia Minta SBY Mundur

SABTU, 31 DESEMBER 2011 | 09:38 WIB

PRESIDEN SBY perlu minta maaf atas begitu banyak pembohongan publik terkait data2 kemiskinan dan kasus2 pelanggaran HAM yg dilakukan aparat di lapangan, seperti: Kasus Lapindo, TKW dihukum pancung, Cikeusik, Temanggung, Freeport, Bima, Mesuji, Ahmadiyah, GKI Yasmin, dll. Perempuan dan anak selalu menjadi korban utama dan pertama.

Ditambah lagi, janji-janji untuk memberantas korupsi terbukti sebaliknya justru para koruptor adalah lingkungan kekuasaan dan orang-orang dekat istana, hal mana menyebabkan semua aktivitas pemerintahan hanya difokuskan untuk menutupi borok sehingga secara de facto pemerintahan dijalankan oleh para mafia. Presiden sama sekali tidak berperan.

Maka setelah minta maaf kepada rakyat, seharusnya SBY lalu mundur saja dari jabatan. Itu akan lebih baik agar nasib bangsa ini tidak jadi korban salah urus kepemimpinan seseorang yang sudah terbukti tidak capable.

DPR dan MPR perlu minta maaf krn tdk mampu menjalankan tugas secara optimal, tdk mampu melahirkan kebijakan yg membela kepentingan publik dan memihak rasa keadilan masyarakat. Banyak sekali kompromi-kompromi politik yang dipertontonkan di hadapan rakyat sehingga rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada MPR/DPR/DPD.

Memperhatikan keporak-porandaan bangsa di segala bidang, agar DPR/MPR masih memiliki peran untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran/ kepunahan, kami menghimbau agar MPR/DPR/DPD secara tegas menggunakan Hak Menyatakan Pendapat agar Presiden Meletakkan Jabatan saja.

Tokoh agama perlu minta maaf krn belum sepenuhnya mampu mencerahkan jemaahnya dg pandangan keagamaan yg akomodatif thd nilai-nilai kemanusiaan secara universal, dan membebaskan umatnya dari belenggu ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama, bahkan sering atas dasar agama.

Tokoh agama juga harus tegas dalam menyuarakan kebenaran kepada siapapun terutama kepada penguasa yg mencelakakan rakyatnya sendiri.

Memperhatikan keadaan yang penuh dengan bencana dan kekerasan dengan bermacam dalih serta tayangan tidak sehat di media elektronik sehubungan dengan upaya penguasa menutup2i kebobrokan dan perampokan yang dilakukannya, sehingga rakyat disuguhi berbagai sinetron tidak bermutu dan merusak jati diri bangsa, maka sudah saatnya Para Tokoh Agama secara serempak mendatangi Presiden untuk meminta mundur demi kepentingan yg lebih besar.

Kepada masyarakat, kami menghimbau berhentilah menjadi kelompok mayoritas yg selalu diam. Mari kita suarakan pembelaan kpd mrk yg mengalami ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun. Jangan biarkan saudara-saudara kita tertimpa kemalangan karena kebijakan yang tidak berpihak. Jangan biarkan kekuasaan yg seharusnya milik rakyat digunakan untuk menginjak-injak hak rakyat.

Seruan agar SBY MUNDUR sengaja disampaikan untuk menghindari adanya keadaan chaos yang akan lebih buruk lagi serta memakan korban yang lebih banyak.

Jakarta, 29 Desember 2011 Ratna Sarumpaet
Musdah Mulia
Debra H. Yatim
Jajang C. Noer
Carla Bianpoen
Saparinah Sadli
Tuti Herati
Justiani
Hendri Saparini
Chusnul Mariyah
Chandra Motik
Liliy Wahid

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya