Ironis, Berada di Negara Kaya namun Rakyat Indonesia Tak Sejahtera

RMOL. Akibat kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat dan aksi koruptor yang menggerogoti uang negara, maka kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat  masih rendah. Hal ini terlihat jelas dari data BPS tahun 2011 yang menyebutkan penduduk miskin dengan pengeluaran Rp 230.000 per tahun mencapai 30 juta, dan penduduk hampir miskin dengan pengeluaran Rp 233.000 sampai dengan Rp 280.000 per tahun berjumlah 57 juta.

"Jumlah itu membengkak apabila menggunakan standar internasional yaiu kurang dari 2 dolar AS perhari sebagaimana data dari Word Bank," kata Sekjen PP Persaudaraan Muslim  Indonesia (Parmusi), Imam Soehardjo, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 31/12).

Menurut Imam, kondisi ini sunggu ironis. Sebab rakyat menderita di dalam negara yang kaya raya. Indonesia merupakan penghasil minyak terbesar ke-29 dunia dan sementara cadangan gas terbesar ke-11 dunia. Selain itu Indonesia merupakan negara penghasil batu bara tersebesar ke-15 dunia. Indonesia juga kaya karena menghasilkan tambang mas, timah, perak, nekel, tembaga dan bijih timah. Belum lagi penghasilan dari hutan dan laut.

"Namun akibat kebijakan pemerintah yang salah, maka sebagian besar potensi alam Indonesia  ini di kuasai oleh negara-negara asing," tegas Imam.

Potret rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia, lanjut Imam, jelas terlihat dari  Human Development Index yang dikeluarkan oleh UNDP. Indonesia masuk pada urutan ke-124 dari 187 negara. Ini membuktikan bahwa meskipun Indonesia masuk negara-negara G-20,  atau kelompok negara-negara yang memiliki GDP terbesar, namun tingkat kesejahteraan  sebagian besar rakyatnya masih rendah. Hal ini juga dibuktikan dari relis Majalah Forbes pada November 2011, bahwa sebagian besar kekayaan Indonesia dimiliki oleh 40 orang terkaya di  Indonesia, yang semakin menunjukkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

"Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial bagi sebagian besar rakyat  Indonesia yang berakibat timbulnya masalah-masalah sosial di berbagai daerah," tegas Imam,  sambil mengatakan PP Parmusi mendesak pemerintah ahar berorientasi kepada kesejahteraan  rakyat banyak, bukan kepada sebagian kecil rakyat yang menguasai ekonomi Indonesia. [ysa]