Berita

logo pgi

TAHUN PENUH DUSTA

PGI: Din Syamsuddin Hanya Mengulang Pernyataan Tokoh Lintas Agama di Awal Tahun

RABU, 21 DESEMBER 2011 | 13:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Penegasan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menilai tahun 2011 dipenuhi dengan dusta pemerintahan SBY-Boediono hanya mengulang pernyataan tokoh lintas agama di awal tahun ini tentang 18 kebohongan pemerintah.

Sebutan pembohong untuk pemerintah yang kala itu membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sungguh risau hingga mengundang para tokoh agama ke Istana Negara, diulangi lagi oleh Din Syamsuddin dua hari lalu dalam acara Refleksi Akhir Tahun di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah.

"Jadi pernyataan itu hanya mengulang pernyataan para tokoh agama di awal tahun ini, secara umum PGI harus katakan pendapat yang sama," ujar Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 21/12).


Menurut Jeirry, masih banyak persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Maka itu dibutuhkan lebih banyak kejujuran untuk merespons semua persoalan.

"Kejujuran ini jadi sangat penting karena masyarakat sudah terlalu dibohongi, apalagi dengan janji manis yang tidak jelas realisasinya," kata Jeirry.

"Bahwa ada banyak persoalan, ada banyak ketidakjujuran berlangsung, itulah fakta. Karena itu harus ada perbaikan. Yang lebih penting adalah berpikir ke depan," imbuh dia.

Di awal tahun, tepatnya 10 Januari 2011, sejumlah tokoh lintas agama, yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, KH Salahuddin Wahid, dan Biku Sri Pannyavaro berkumpul di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah. Kala itu mereka mengumbar 18 kebohongan pemerintah, terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. [ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya