RMOL. Rencana DPR untuk mengesahkan RUU Daerah Kepulauan adalah tidak realistis, sehingga cuma menyebabkan paradigma Indonesia terdiri atas provinsi kepulauan dan provinsi daratan.
"Ini mengingkari NKRI sebagai sebuah negara kepulauan, dan hal ini akan membuka celah disintegrasi bangsa, karena dalam sebuah negara kepulauan muncul daerah-daerah kepulauan yang dibentuk hanya karena urusan anggaran Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus," kata Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan, dalam pernyataan persnya, Selasa (19/12).
Seharusnya, kata Doktor lulusan IPB ini, yang semestinya diperjuangkan adalah bagaimana kebijakan pembangunan antara daratan dan lautan dilakukan secara terintegrasi, sehingga formulasi dalam politik anggaran tidak berorientasi hanya ke darat.
"Bukan malah membentuk suatu paradigma yang akan memudahkan pihak-pihak lain untuk memecah belah NKRI," kata Paonganan.
Pembangunan sebuah negara kepulauan, masih katanya, harus Maritime 'Base Oriented' sehingga semua daerah dalam wilayah NKRI adalah satu kesatuan baik daratan maupun lautan. Dengan demikian, tidak ada lagi diskriminasi antara daerah yang wilayahnya dominan laut dan daerah yang wilayahnya didominasi daratan.
"Kami dengan tegas menolak RUU Daerah Kepulauan yang tidak didasari atas pemahaman geostrategis, geopolitik, kewilayahan dan karakteristik wilayah NKRI sebagai sebuah negara kepulauan, dan kami minta pemerintah untuk membatalkan upaya mendorong RUU Daerah Kepulauan ini untuk dibahas di DPR,†ujarnya.
Dia lebih mendorong agar DPR segera mengesahkan RUU Kelautan dengan terlebih dahulu merevisi RUU tersebut menjadi lebih kepada RUU Maritim. Di dalamnya meliputi semua kepentingan negara di laut, baik itu ekonomi, sosial budaya, politik serta pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, akan berpengaruh pada politik anggaran pembangunan yg berorientasi ke konsep negara kepulauan.
"Kami menawarkan konsep Integrated Mountain, Land, Ocean and Air Management," sebutnya.
Ongen menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui UNCLOS 82 dan deklarasi Djuanda 57, tentu saja orientasi pembangunannya harus memperhitungkan laut sebagai pemersatu dan penghubung kepulauan yang ada dalam bingkai NKRI.
"Secara geopolitik kawasan ASEAN bahkan Asia Pasifik, peran Indonesia sangat strategis baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, politik dan Hankam," tandas Y Paonganan.
[ald]
