Berita

Karena Berdusta, SBY-Boediono Harus Perbaiki Integritas

SELASA, 20 DESEMBER 2011 | 17:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintah dikatakan berbohong jika sebagai pihak yang berwenang tidak mengeksekusi janji-janji program yang langsung menyentuh publik.

Demikian dikatakan peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, ketika ditemui di Rumah Perubahan, Komplek Duta Merlin, Jakarta, Selasa (20/12). Dia menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menilai tahun 2011 dipenuhi dengan dusta pemerintahan SBY-Boediono.

"Berbohong ketika pelayanan publik tidak meningkat, kesejahteraan tidak merata, keresahan dan kegalauan meningkat. Itu sebetulnya dalam bahasa lugasnya, bohong," kata Zuhro.


Menurut perempuan yang baru saja diangkat menjadi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu itu, bila janji pemerintah tidak diaplikasikan dengan memadai setelah janji itu dibunyikan maka pemerintah bisa disebut berbohong. Harapan dia, awal tahun 2012 mendatang harus dibuka dengan kesungguhan pemerintah memperbaiki integritasnya.

"Karena dia berbohong harusnya yang diperbaiki integritasnya, membangun kepercayaan publik pada pemerintah, dan akomodasi apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan pemerintah. Langsung sentuh kebutuhan masyarakat. Selama itu tidak dilakukan maka akan selalu ada dis-trust pada pemerintah," tandasnya.

Tahun 2011 sebagai tahun penuh dusta diutarakan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah dalam acara Refleksi Akhir Tahun, yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah (Senin, 19/12).

"Karena kedustaan yang selalu ditonjolkan, maka pemerintah dan pemimpin kita tidak menyelesaian masalah. Tetapi justru mengeksploitasi alam kita," katanya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya