Pengalihan Isu Video Versi Denny Indrayana Tidak Nihilkan Fakta Negara Gagal

RMOL. Video pembantaian warga Mesuji dibantah kebenarannya oleh pihak Mabes Polri. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pimpinan Denny Indrayana pun meragukan kebenaran video kekerasan yang diputar di Komisi III DPR pekan lalu itu dan berjanji memverifikasi semua informasi, data, keterangan, termasuk video kekerasan di Mesuji.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga merilis temuan bahwa tidak ada penggorokan kepala di Mesuji sebagaimana ditayangkan dalam video. Yang ada hanyalah tujuh korban tewas dengan luka bacok di leher dan kepala. Ada kabar, beberapa adegan pemenggalan kepala yang ditampilkan dalam video pembantaian Mesuji diduga diambil dari pembantaian di Pattani, Thailand

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Usman Hamid, menegaskan, pemerintah mencoba mengalihkan persoalan ke hal-hal yang tak substansial. Temuan terbaru yang menegaskan tidak adanya praktik penggorokan kepala sampai putus sama sekali tidak menihilkan fakta bahwa negara gagal memberi jaminan keamanan pada warganya.

"Soal video itu tidak menihilkan fakta bahwa ada sengketa lahan yang tak diselesaikan baik oleh Badan Pertanahan dan usaha di bidang kelapa sawit yang terus menerus diizinkan Kementerian Kehutanan. Dan tidak ada perlindungan hukum serta keamanan pada warga di Sungai Sodong atau di Mesuji Lampung," kata Usman di Rumah Perubahan, Komplek Duta Merlin, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Dia tegaskan bahwa ada banyak sekali kasus di sepanjang tahun ini yang diakibatkan ketiadaan peran pemerintah dan intervensi bisnis dalam kasus pelanggaran HAM warga negara yang dilakukan aparat kepolisian maupun TNI.

"Bisa ada indikasi pengalihan isu dan Tim Denny Indrayana ini tidak akan bikin apa-apa selain kanalisasi sorotan pada presiden dan disalurkan pada mekanisme tim," katanya lagi.

Usman menambahkan, jika Presiden SBY sungguh-sungguh mendukung penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Mesuji baik yang di Sumatera Selatan maupun Lampung, seharusnya SBY menyokong total kerja Komnas HAM untuk penyelidikan. Jika SBY percaya pada pimpinan polisi, maka berikan kepercayaan penuh pada Polri.

"Kalau tidak percaya lagi pada Polri yang copot Kapolri. Sikap itu lebih menunjukkan dia sebagai Presiden, bukan dengan membentuk tim," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online mengingatkan bahwa masalah utama tragedi tersebut adalah konflik tanah antara rakyat dan pengusaha berduit yang didukung aparat. Dan konflik tersebut akhirnya menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bentrok terus terjadi, lanjut TB Hasanuddin, karena negara tidak pernah hadir di Mesuji untuk membela rakyat. Bahkan negara justru membiarkan aparat bertindak sewenang-wenang sehingga menimbulkan belasan korban.[ald]