Berita

taslim/ist

Komisi III DPR Tak Puas dengan Penjelasan Kapolri

KAMIS, 15 DESEMBER 2011 | 09:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Komisi III DPR bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat Mesuji, Lampung tentang adanya pembantaian yang diduga melibatkan aparat Kepolisian yang mereka terima kemarin pagi. Pada malam harinya, Komisi III DPR mempertanyakan hal tersebut ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Anggota Komisi III DPR Taslim menerangkan, memang mestinya tadi malam itu adalah agenda raker dengan Kapolri. Tapi, tidak ada agenda pembahasan tentang pembantaian warga Mesuji. Namun, karena membahas masalah pembantaian itu dianggap lebih urgen, Komisi Hukum memfokuskan menanyakan masalah tersebut.

"(Jadi kita) sudah mulai (bergerak). Tadi malam kita mempertanyakan masalah itu," kata Taslim kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 15/12).


Polri sendiri sudah mengusut kasus pembantaian yang terjadi di kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan dan di Kabupaten Mesuji, Lampung. Bahkan, berdasarkan keterangan Kapolri  tadi malam, jelas Taslim, sudah ada satu tersangka masing-masing dari insiden di dua daerah tersebut.

"Tentu kita tidak puas dengan itu. Kami khawatirkan ada rekayasa. Makanya, kita akan mengundang pihak terkait, perusahaan yang terlibat akan dimintai keterangan. Pemda juga akan diundang," jelasnya.
 
Tak hanya itu, Komisi Hukum juga mengagendakan akan memanggil para korban lainnya. Dan tentu saja akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Namun, untuk soal waktunya, Taslim melihat, kemungkinan akan dilakukan setelah reses. Karena pada 19 Desember ini, DPR sudah mulai masuk masa reses.

"(Pembantaian) itu kan pelangaran HAM. Masak Indonesia yang sudah merdeka masih ada tindakan barbar. Komnas HAM harus menyelidikinya. Mana pelanggaran HAM dan pidananya. Tidak bisa satu saja," jelasnya. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya