Azwar Abubakar: Kalau Masuk Main Sogok Mental PNS Pasti Rusak

RMOL. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar geram melihat PNS muda memiliki kekayaan miliaran rupiah.

“Temuan PPATK itu sece­pat­nya diserahkan ke aparat hukum, sehingga bisa diproses secara hukum,’’ kata Azwar Abubakar kepada Rakyat Merdeka, Jumat (9/12).

Menurut politis PAN itu, se­cara umum ada korelasi antara sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang buruk dengan inte­gritas pegawai tersebut.

“Kalau masuk harus main so­gok, membayar sejumlah dana, maka mental PSN itu pasti rusak. Sebab, yang dipikirkan bagai­mana mengembalikan uang so­gok tersebut,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda optimistis bisa me­rubah pola sogok itu?

Kita jangan pesimistis. Ini bisa kita rubah. Kalau tidak bisa diru­bah, berarti kita akan gagal.

Apa yang Anda lakukan?

Sistem rekrutmen PNS harus di­perbaiki. Kemudian pejabat yang menerima calon PNS itu tidak bisa disogok. Kami harap­kan agar PNS itu tidak bisa disuap.

Apa Anda memberi apre­siasi ter­hadap temuan PPATK itu?

Ya. Keberhasilan PPATK itu menunjukkan lembaga itu se­makin tajam. PPATK tidak hanya dapat dari transaksi perbankan tapi juga lembaga lain, seperti jual beli mobil, jual beli emas.

Saya berharap temuan ini se­cepatnya dilaporkan kepada pi­hak yang berwenang agar di­pe­riksa secara hukum. Apakah ke­kayaan itu dari korupsi atau uang warisan atau berkaitan dengan penyelewengan proyek.

Apa PNS muda itu bermain dalam proyek?

Saya mensinyalir seperti itu. Ini kan akhir tahun. Banyak se­kali proyek yang baru selesai 70 persen bahkan 60 persen. Uang­nya belum diserahkan, tapi dima­sukan dulu ke rekening penye­lenggara proyek. Ini jelas pe­nyim­­pangan. Proyek tidak sele­sai, dia bilang selesai.  

Temuan PPATK ini menco­reng citra birokrasi?

Itu kan salah satu cara memper­kecil penyimpangan atau korupsi. Birokrasi pun harus ada penga­wasan masyarakat. Temuan PPATK ini merupakan sinyale­men agar PNS tidak berbuat korupsi.

Temuan PPATK ini menco­reng citra birokrasi?

Itu kan salah satu cara memper­kecil penyimpangan atau korupsi. Birokrasi pun harus ada penga­wasan masyarakat. Temuan PPATK ini merupakan sinyale­men agar PNS tidak berbuat korupsi.

Apa langkah pencegahan yang dilakukan kementerian Anda?

Kami mendorong birokrasi terbuka dalam hal pelayanan pu­blik. Jangan ada suap atau mem­persulit hal-hal yang sederhana.  Kemudian proses pengadaan melalui internet.

Bagaimana dengan rekrut­men PNS?

Selama ini terjadi pembengka­kan pegawai, baik melalui jalur ho­norarium, maupun asas ke­kerabatan. Selain itu, dalam tes ada yang tidak murni. Ada bebe­rapa daerah yang bagus. Tapi tidak sedikit yang melakukan permainan.

Bagaimana caranya agar ti­dak terjadi praktek seperti itu?

Serahkan proses rekrutmen itu pada pihak independen. Kemu­dian LSM ikut mengawasi. Pe­laksanaan tesnya harus serentak. Dengan begitu, kita akan men­dapatkan orang jujur dan kemam­puan bagus.

Nanti kita akan rapikan. Ja­ngan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Oknum yang ber­main dalam rekrutmen itu harus di­tindak. Kembalikan keperca­yaan anak-anak kita yang ingin men­jadi PNS. [Harian Rakyat Merdeka]