RMOL. Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi dan UKM yang berakhir Jumat ini merekomendasikan pengelolaan secara optimal budidaya kelapa sawit, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Dari lima koridor wilayah yang dibentuk pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) guna mendukung pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), koridor Sumatera dan Kalimantan menempatkan budidaya pada prioritas pertama.
Haloman Tamba, Koordinator Koridor Sumatera, mengemukakan optimalisasi budidaya kelapa sawit di wilayah tersebut diusulkan, karena sembilan provinsi merupakan daerah potensi sebagai penghasil sawit.
â€Ke-9 Provinsi itu merupakan sentra produksi kelapa sawit, sehingga sangat selaras dikaitkan dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),†ujar Halomoan Tamba pada penutupan Rakornas Kementerian Koperasi dan UKM (Jumat, 9 Desember 2011).
Dari 10 provinsi di pulau Sumatera, hanya satu yang tidak menjadi sentra kelapa sawit, yakni Kepulauan Riau. Sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Jambi.
Adapun tiga koridor lain, yakni Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku, secara umum merekomendasikan peningkatan kepariwisataan. Akan tetapi, rekomendasi itu masih terkait dengan MP3EI.
Untuk Koridor Sulawesi tidak terlalu berbeda dengan Koridor Sumatera dan Kalimantan. Meski berbeda komoditas, akan tetapi masih mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian seperti kakao, kelapa, kopi, kacang mete, dan pala.
Agus Muharram, pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan hasil pemetaan potensi unggulan yang akan dioptimalkan, supaya segera ditindaklanjuti oleh seluruh Kepala Dinas dan UKM seluruh Indonesia bersama jajarannya.
â€Pemetaan kekuatan potensi produk setiap provinsi sangat penting, sedangkan kebijakan pokok tetap dari Kementerian Koperasi dan UKM,†ujar Agus Muharram pada penutupan Rakornas di Hotel Mercure, Jakarta Utara.
Dia meminta agar seluruh daerah melakukan sinkronisasi agar program pemberdayaan KUMKM yang dikaitkan dengan MPE3EI bermanfaat. Dikemukakan, meski baru sekedar rekomendasi, akan tetapi bisa disebut telah menghasilkan 70 persen dari tujuan utama.
[arp]
