Berita

ist

Pemerintah, Jangan Tunda Lagi Pembatasan BBM Subsidi!

KAMIS, 08 DESEMBER 2011 | 14:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah didesak agar mematuhi komitmen untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun depan. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi semakin terasa urgen seiring dengan perubahan kondisi eksternal belakangan ini.

"Dengan situasi eksternal yang kondusif pun tetap penting bagi kita untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Apalagi di tengah kondisi dunia yang tidak menentu belakangan ini yang membutuhkan peran APBN lebih besar untuk memitigasi risikonya, tentu menjadi semakin penting bagi kita untuk mengurangi subsidi yang salah sasaran," Anggota Badan Anggaran DPR RI, Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan resminya (Kamis, 8/12)

Menurut Ecky yang merupakan politisi PKS, krisis utang Eropa akan menyebabkan beberapa sektor industri dalam negeri membutuhkan stimulus fiskal untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain yang kehilangan pasarnya di Eropa.


Selain itu, krisis nuklir Iran yang kembali mengemuka dapat menimbulkan sentimen negatif pada harga minyak, jika harga kembali melonjak maka beban subsidi BBM dipastikan ikut naik. Belum lagi perubahan konstelasi politik Timur Tengah terkait kemenangan partai-partai Islam dalam pemilihan umum. Hal ini diyakini akan mempengaruhi kestabilan kawasan.

"Sehingga potensi ketidakpastian tahun depan akan cukup tinggi. Kita harus sudah mempersiapkan beban APBN tahun depan akan meningkat. Untuk itu subsidi yang tidak tepat sasaran harus dipangkas. Pemerintah sudah harus menyediakan infrastruktur untuk pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai tertunda lagi karena taruhannya keamanan APBN. BBM bersubsidi hanya untuk kalangan kurang mampu," tandasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya