Berita

ist

Pemerintah, Jangan Tunda Lagi Pembatasan BBM Subsidi!

KAMIS, 08 DESEMBER 2011 | 14:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah didesak agar mematuhi komitmen untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun depan. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi semakin terasa urgen seiring dengan perubahan kondisi eksternal belakangan ini.

"Dengan situasi eksternal yang kondusif pun tetap penting bagi kita untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Apalagi di tengah kondisi dunia yang tidak menentu belakangan ini yang membutuhkan peran APBN lebih besar untuk memitigasi risikonya, tentu menjadi semakin penting bagi kita untuk mengurangi subsidi yang salah sasaran," Anggota Badan Anggaran DPR RI, Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan resminya (Kamis, 8/12)

Menurut Ecky yang merupakan politisi PKS, krisis utang Eropa akan menyebabkan beberapa sektor industri dalam negeri membutuhkan stimulus fiskal untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain yang kehilangan pasarnya di Eropa.


Selain itu, krisis nuklir Iran yang kembali mengemuka dapat menimbulkan sentimen negatif pada harga minyak, jika harga kembali melonjak maka beban subsidi BBM dipastikan ikut naik. Belum lagi perubahan konstelasi politik Timur Tengah terkait kemenangan partai-partai Islam dalam pemilihan umum. Hal ini diyakini akan mempengaruhi kestabilan kawasan.

"Sehingga potensi ketidakpastian tahun depan akan cukup tinggi. Kita harus sudah mempersiapkan beban APBN tahun depan akan meningkat. Untuk itu subsidi yang tidak tepat sasaran harus dipangkas. Pemerintah sudah harus menyediakan infrastruktur untuk pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai tertunda lagi karena taruhannya keamanan APBN. BBM bersubsidi hanya untuk kalangan kurang mampu," tandasnya. [dem]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya