Berita

Heru Lelono

Wawancara

WAWANCARA

Heru Lelono: Presiden tidak Mungkin Perlambat Pengambilan Sumpah Pimpinan KPK

KAMIS, 08 DESEMBER 2011 | 08:53 WIB

RMOL.Pimpinan KPK periode 2011-2015 sudah terpilih dan disahkan DPR. Proses selanjutnya pembacaan sumpah di depan Presiden SBY.

Presiden SBY berpandangan semua proses administrasi dan pe­ngambilan sumpah jabatan, tidak boleh terlambat. Semua ha­rus sesuai dengan ketata­ne­garaan.

Demikian diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Ko­mu­nikasi, Heru Lelono, kepada Rak­yat Merdeka, Selasa (6/12).

Seperti diberitakan, Komisi III DPR telah memilih empat pim­pin­an KPK, yaitu Abraham Sa­mad, Bambang Widjojanto, Zul­karnain, dan Adnan Pandu Pradja. Keempat orang tersebut secara res­mi ditetapkan sebagai pim­pinan KPK periode 2011-2015, da­lam Sidang Paripurna DPR, Se­lasa (6/12).

Heru Lelono selanjutnya me­nga­takan, dirinya belum tahu jad­wal pengambilan sumpah pim­pinan KPK yang baru.

“Mungkin saat ini prosesnya masih di DPR. Kita tunggu saja kelanjutannya,’’ ujar Heru.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa belum dijadwalkan di Is­tana?

Sepengetahuan saya dalam jad­wal kegiatan Presiden bulan De­sember belum tercantum pem­ba­caan sumpah bagi pim­pinan KPK terpilih.

Pelantikannya tidak akan molor kan?

Namanya bukan pelantikan. KPK itu kan independen. Mung­kin namanya membacakan sum­pah di depan Presiden.

Seingat saya ketika Pak Busyro Muqoddas  jadi Ketua KPK dan Pak M Yusuf menjadi Ketua PPATK, mereka bukan dilantik Pre­siden tapi membacakan sum­pah di depan Presiden.

Saya belum bisa memastikan kapan pimpinan KPK yang baru membacakan sumpah di depan Presiden.

Apa Presiden sudah disu­ra­ti?

Saya belum tahu apa sudah ma­suk atau belum suratnya. Yang jelas, saya belum lihat jadwal Pre­­siden untuk membacakan sum­­pah pimpinan KPK terpilih. Mung­kin sekarang proses masih di DPR. Nanti saya akan cek. Apakah hasil dari DPR sudah se­cara resmi diserahkan kepada Presiden.

Biasanya surat keputusan DPR mengenai pimpinan KPK yang baru akan dikirimkan ke Pre­siden melalui Sekneg. Lalu Sek­neg menjadwalkan atau me­ma­sukkan ke dalam agenda ke­giatan Presiden.

Bukankah  17 Desember 2011 masa kerja pimpinan KPK yang lama sudah selesai?

Apabila tanggal tersebut harus sudah dibacakan sumpah oleh pimpinan KPK yang baru, pasti Presiden melaksanakan itu.

Presiden akan melakukannya sesuai aturan. Tidak mungkin per­lam­bat pengambilan sumpah pim­pinan KPK. Tanggal yang Anda sebutkan tadi itu kan deadline terpilihnya pimpinan KPK yang baru, seharusnya DPR se­gera mengirimkan hasilnya. Se­moga itu sudah berjalan.

Apa Presiden meminta agar pimpinan KPK baru segera diambil sumpah?

Presiden tidak hanya punya keinginan, tapi Presiden punya pikiran bahwa semua harus sesuai dengan ketatanegaraan yang ada. Tidak boleh terlambat prosesnya dan tidak boleh ada kekosongan jabatan. Keinginan dan pe­mi­kir­an Presiden itu tidak hanya un­tuk KPK saja, yang lain pun Pre­siden minta seperti itu.

Apa sudah ada pembicaraan mengenai acara tersebut?

Saya belum diajak bicara ma­salah tersebut. Intinya, masalah se­perti ini tidak boleh ada ke­ter­lambatan dan harus sesuai dengan ketatanegaraan. Apabila sudah se­lesai harus segera diproses. Ha­rapan saya se­moga DPR segera me­ngirimkan ha­silnya. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya