Lamban Terima Informasi, Karena SBY Terlalu Banyak Bentuk Lembaga

RMOL. Presiden SBY mengeluhkan cara kerja para menteri yang lamban dalam melaporkan peristiwa seperti kejadian runtuhnya jembatan Kukar. Dia tahu jembatan tersebut runtuh satu jam setelah kejadian itu juga dari pesan singkat dan dari media.

Keluhan itu menjadi bukti bahwa SBY tidak mempunyai manajemen yang bagus. Hal ini sebenarnya bisa dibaca saat SBY membentuk banyak lembaga yang memiliki kemiripan kinerja dengan kementerian dan lembaga nasional yang sudah ada sebelumnya.

"Dia misalnya membuat staf khusus-staf khusus yang banyak. Bidang Otonomi Daerahlah. Kan itu cuman sekadar bayang-bayang, tidak jelas fungsinya. Dia kemudian membuat ada menteri dalam negeri yang punya Dirjen Otonomi Daerah,"  kata Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke-Circle Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 5/12).

Terkait hal tersebut, SBY juga tidak pernah bertanya ke Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi pemerintahan daerah. Misalnya tentang evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Pasalnya, Depdagri memiliki Ditjen Otda.

"Dia nanya ke Depdagri apakah ada evaluasi tentang Papua, Otsus misalkan. Ini kan nggak ada. Tiba-tiba dia membuat respons dengan membuat UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Itu menunjukkan SBY tidak punya manajemen," jelasnya.

Karena itulah, Syahganda menegaskan, masyarakat saat ini banyak yang bingung dengan keberadaan lembaga-lembaga bentukan SBY tersebut. Masyarakat tidak bisa membedakan mana lembaga primer dan mana sekunder.

"Misalnya soal gempa Jakarta. Masak yang selalu mengumumkan itu Staf Khusus. Apakah Staf Khusus SBY itu dimaksudkan menjadi institusi sektoral yang paling bertangungjawab untuk soal gempa di Jakarta. Bisa tiba-tiba Staf Bencana memprediksi akan ada gempa di Jakarta. Sebenarnya itu yang membuat tidak jelas," tegasnya.

Menurut Syahganda, keberadaan staf khusus SBY atau lembaga baru bentukan itu hanya boleh membantu. Tapi kementerian atau badang nasional tetap yang jadi penanggung jawab utama.  "(Tapi) SBY nggak jelas. Dia membuat demikian banyak lembaga, akhirnya orang bingung yang mana yang harus lapor," demikian Syahganda.

Keluhan SBY lamban menerima informasi ia sampaikan pada saat menyampaikan kata sambutan sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (2/12).

"Saya mau beri koreksi, sistem pelaporan cepat sering tidak berjalan dengan baik. Saya beri contoh, ketika ada peristwa ambruknya jembatan di Sungai Mahakam, saya terima berita itu dengan SMS yang masuk dan berita di media massa, bukan dari sistem. Padahal itu sudah berjalan satu jam," ungkap SBY. [zul]