RMOL. Dari model dan pelat nomornya bisa diketahui mobil berkapasitas 2.400 cc itu keluaran tahun 2010. Kendaraan roda empat ini meÂruÂpaÂkan fasilitas untuk direksi peÂruÂsahaan negara yang bergerak di bÂidang pelayaran dan pelabuhan itu.
“Kami tidak bisa menentukan sendiri fasilitas untuk para diÂrekÂsi. Bisa melanggar aturan,†kata Christine Hutabarat, Sekretaris PeÂrusahaan ASDP Indonesia Ferry.
Pemberian fasilitas untuk direksi, sambung Christine, suÂdah disetujui pemerintah selaku pemilik saham BUMN ini. Untuk urusan ini, pemerintah diwakili Menteri BUMN. Menurut ChrisÂtine, berbagai fasilitas yang diÂberikan kepada fasilitas tidaklah mewah. Mobil Camry, misalnya. “Itu sudah lama,†kata dia.
Selama ini kerap muncul kritik terhadap fasilitas mewah direksi BUMN. Bahkan, ada direksi perusahaan negara yang gajinya melebihi gaji presiden.
Menteri BUMN yang baru, DahÂlan Iskan sempat mengungÂkapkan, dirinya diminta presiden untuk menurunkan kemewahan direksi BUMN. Ia pun bertekad menyelesaikan “misi†ini dalam tiga bulan Sasarannya BUMN yang selama ini kinerjanya tak baÂgus dan pelayanan maÂsyaÂrakatnya buruk.
PT ASDP Indonesia Ferry terÂmaÂsuk BUMN yang kinerjanya tak bagus. Perusahaan pelat meÂrah ini mengelola aset triliunan rupiah. Tapi keuntungan yang diraup hanya puluhan miliar. PT ASDP memiliki 102 kapal dan meÂngelola 34 pelabuhan di seÂjumÂlah wilayah. Harga setiap kaÂpal bisa mencapai ratusan miliar.
Direktur Utama PT ASDP InÂdonesia Ferry, Danang S Baskoro mengungkapkan, perusahaannya rugi mengoperasikan rute perinÂtis. Tahun 2010 rugi Rp 50 miliar. Tahun ini Rp 45 miliar.
Dari 102 kapal yang dimiliki PT ASDP, sebanyak 56 kapal meÂlayani rute perintis. Sisanya meÂlayani rute komersial.
Danang menyalahkan perubaÂhan formula subsidi yang memÂbuat perusahaannya merugi daÂlam mengoperasikan rute perinÂtis. Ia mencontohkan tahun 2011 peÂmerintah hanya memÂbeÂrikan subsidi Rp 121 miliar. PaÂdahal, biaya operasional menÂcaÂpai Rp 200 miliar.
“Tahun depan kami akan meminta agar formulasi subsidi diubah. Contohnya besaran gaji kapten kapal disesuaikan dengan besaran subsidi dan lain-lain,†kata dia beberapa waktu lalu.
Kendati begitu, kerugian ini masih bisa tertutupi keuntungan yang diperoleh dari mengoÂpeÂraÂsikan rute komersial.
Tahun ini, PT ASDP memÂperÂkiÂraÂkan meraup pendapatan usaÂha hingga Rp 1 triliun. Laba berÂsih diÂperÂÂkirakan juga naik 25 persen. Dari Rp 72 miliar menjadi Rp 95 miliar. Sebanyak 60 persen pendaÂpaÂtan usaha disumbang dari mengoperasikan delapan rute komersial.
Untuk menggenjot pendapatan, PT ASDP berencana membeli enam kapal. Yakni dua kapal baru. Sisanya kapal bekas. Untuk bisa menambah armada kapal, PT ASDP akan memperbesar belanja modal. Dari Rp 1 triliun pada tahun ini menjadi Rp 1,2 triliun pada 2012.
Walaupun keuntungan yang diÂperoleh masih minim, PT ASDP memiliki kantor yang cukup bagus. Rakyat Merdeka sempat berkunjung ke kantornya yang terletak di kawasan Rawasari, Jakarta Timur, pekan lalu.
Tak sulit menemukan kantor peÂruÂsahaan ini. Letaknya di pingÂgir jalan bypas yang mengÂhuÂbuÂngan wilayah timur Jakarta dengan peÂlabuhan Tanjung Priok di sisi utara.
Kantor berlantai empat dengan tulisan “Indonesia Ferry†di dinding atas bisa terlihat jelas dari jalan layang tol Ir Wiyoto WiÂyono. Setelah menukar identitas dan mengisi buku tamu di depan pintu masuk, Rakyat Merdeka masuk ke dalam kantor.
Pintu masuk kantor terbuat dari kaca dan dapat membuka dan meÂnutup secara otomatis. Di beÂlaÂkang pintu masuk terdapat ruaÂngan yang cukup lapang. UkuÂranÂnya sekitar 15x15 meter. Langit-langitnya tinggi.
Lantainya dari granit yang dibuat bermotif warna putih susu dan hitam. Lantainya berkilauan terkena cahaya yang menembus kaca-kaca ruangan ini.
Dinding ruangan dihiasi kayu coÂkelat agar terlihat menarik. Puluhan foto kapal menghiasi dinÂding ruangan. Kapal-kapal itu adalah milik PT ASDP yang meÂlayani sejumlah rute baik perintis maupun komersil.
Di bagian tengah ruangan dileÂtakkan lemari kaca setinggi dua meter. Isinya cinderamata, seperti jam diding dan sejumlah plakat. Barang-barang itu adalah pemÂberian tamu yang pernah beÂrÂkunÂjung ke kantor ini.
Di sebelah kiri lemari pajang itu ditempatkan dua set sofa warÂna krem. Ukurannya besar-besar. Sofa itu mengelilingi meja kaca yang dihiasi vas di atasnya. Di pojok kanan ruangan ini terdapat replika kapal cepat yang diÂmiliki PT ASDP. Replika ini diÂtemÂpatkan di dalam kotak dari kaca.
Inilah lobby kantor pusat PT ASDP. Ruangan digunakan untuk tempat tunggu tamu. Juga bisa digunakan oleh karyawan mauÂpun pejabat PT ASDP untuk meÂnerima tamu. Karena itu lobby ini didesain cukup bagus.
Sedikit menjorok ke dalam terÂdapat meja resepsionis. TinggiÂnya sedada orang dewasa. TerÂbuat dari kayu yang dicat warna cokelat krem. Seorang staf peÂremÂpuan menunggui meja ini. SeÂtiap tamu yang hendak bertemu karyawan maupun pejabat PT ASDP karena melapor ke sini.
Lewat telepon, staf resepsionis karena menghubungi ruang kerja orang yang bersangkutan. Bila orang yang dicari bersedia meneÂrima, tamu dipersilakan langsung menuju ruangannya.
Ingat, Direksi Sudah Janji Nggak Korupsi
Teken Pakta Integritas Di Depan KPK
Indonesia adalah negara keÂpuÂlauan. Banyak pulau besar mauÂpun kecil yang dipisahkan perÂairan. Menyadari hal ini, peÂmeÂrintah lalu memulai proyek meÂnyeÂdiakan transportasi publik unÂtuk mengÂhubungkan pulau-pulau itu.
Proyek ini dimulai tahun 1973. Namanya Proyek Angkutan SuÂngai Danau dan Ferry (PASDF). Proyek ini bukan hanya meÂnyeÂdiaÂkan transportasi publik bagi pulau-pulau yang bersebelahan. Juga menghubungkan pulau-pulau besar
Untuk mempercepat pemÂbaÂnguÂnan, lewat proyek ini pemeÂrinÂtah menyediakan penyeÂbeÂrangan perintis. Pelabuhan-peÂlabuhan baru pun dibuka. Di antaranya, Pelabuhan Merak dan Bakauheni.
Kedua pelabuhan ini penting untuk mendukung angkutan peÂnyeberangan dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Pada 1980, pemerintah nama proÂyek ini menjadi Proyek Angkutan Sungai Danau dan PeÂnyeÂbeÂrangan (PASDP).
Untuk meningkatkan pelaÂyaÂnan, proyek ini lalu dikelola peÂruÂsahaan khusus. Namanya peÂrusahaan Angkutan Sungai DaÂnau dan Penyeberangan (ASDP). Status perusahaanya adalah perusahaan umum.
Pengalihan pengelolaan ke PeÂrum ASDP ini terjadi pada 1986. Dilihat dari statusnya, Perum ASDP selain berorientasi kepada pelayanan juga mencari keÂunÂtungan (profit).
Enam tahun kemudian, status ASDP diubah dari Perum menÂjadi Persero. Perubahan status ini juga mengubah orientasi peÂruÂsaÂhaan. Dengan menyandang status persero, ASDP dituntut untuk mampi bersaing dengan peruÂsaÂhaan swasta. Juga dituntut manÂdiri secara keuangan dan bisa memÂberi keuntungan kepada neÂgara. Tapi ASDP diminta tak meÂninggalkan fungsinya sebagai penyedia penyeberangan perintis.
Era globalisasi membuat PT ASDP perlu melakukan peruÂbaÂhan identitas perusahaan. Pada 2004 di belakang nama ASDP diÂtambah “Indonesia Ferryâ€.
Nama Indonesia Ferry inilah yang diÂpajang di kantor pusat perusahaan negara ini di RaÂwaÂsari, Jakarta Timur.
Perubahan brand ini juga diÂikuti perubahan visi, misi dan moto perusahaan. PT ASDP InÂdoÂnesia Ferry pun memodernisasi sistem operasional kapal maupun pelabuhan agar bisa berstandar internasional.
Disaksikan Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), direksi PT ASDP Indonesia Ferry menandatangani Pakta Integritas.
Dengan meneken Pakta ini, direksi berkomitmen menÂjalÂanÂkan perusahaan secara prÂoÂfeÂsioÂnal, akuntabel, transparan dan menghindari korupsi.
2 Kapal Nganggur Di Sungai Mahakam
PT ASDP Indonesia Ferry meÂngerahkan kapal untuk meÂngangkut penumpang dan kenÂdaÂraan dari Kota Tenggarong ke Tenggarong Seberang maupun seÂbaliknya. Jalur transportasi keÂdua wilayah terputus setelah jemÂbatan Kutai Kartanegara ambruk pekan lalu.
Rencananya, dua kapal feri akan beroperasi di Sungai MaÂhaÂkam yang memisahkan ke wiÂlaÂyah itu. Kedua kapal yakni KMP Bili dan KMP Papuyu. Masing-masing kapal mampu meÂngangÂkut 200 penumpang dan 20 kenÂdaraan besar maupun kecil.
HingÂga kemarin, kedua kapal terÂlihat buang sauh ditepi SuÂngai Mahakam tak jauh dari loÂkasi runÂtuhnya jembatan KuÂtai Kartanegara.
Kapal itu belum bisa berÂopeÂrasi karena belum ada dermaga untuk tempat bersandar dan mengangkut penumpang maupun kendaraan. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso meminta peÂmerintah daerah untuk membuat dermaga darurat agar dua kapal feri itu bisa dioperasikan.
“Membangun dermaga itu buÂruh waktu sekitar 30 hari. DariÂpada (kapal) nganggur, saya suÂdah minta dibikin dermaga daÂruÂrat dulu,†kata Suroyo.
Dermaga darurat itu dapat dibuat dengan bantuan dua kapal tongkang yang disandarkan di kedua sisi Sungai Mahakam.
“Untuk sementara dengan dermaga darurat dioperasikan untuk mengangkut manusia saja,†katanya.
Rencananya, ada dua dermaga penyeberangan yang hendak diÂbangun. Letaknya 200 meter dari hilir jembatan di Tenggarong SeÂberang. Satu lagi di simpang tiga Bukit Biru, Kota Tangerang.
Untuk keperluan pemÂbaÂnguÂnan dermaga, Badan Nasional PeÂnanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan anggaran Rp 20 miliar ke pemerintah.
Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari mengatakan arus transÂportasi dari Tenggarong SeÂbeÂrang menuju Kota Tenggarong terÂgangÂgu setelah jembatan runtuh.
Di wilayah Tenggarong SebeÂrang terdapat Stadion Aji Imbut, Stadion Aji Imbut, Universitas Unikarta, dan perumahan Korpri. Untuk bisa ke daratan seberang harus melewati jalur lama. Waktu tempuh jadi lebih lama. Jalannya pun berlubang.
Sewaktu masih ada jembatan, perjalanan Samarinda-TengÂgaÂrong sejauh 80 kilometer busa diÂtempuh dalam satu jam. SeÂkaÂrang, lantaran harus memutar, lama perjalanannya menjadi dua jam.
Warga yang tak ingin meÂnemÂpuh jalur memutar untuk samÂpai ke seberang memilih mengÂguÂnaÂkan kapal kecil untuk meÂnyeÂberangi sungai.
Satu minibus dipungut biaya Rp 25 ribu dan truk kecil Rp 40 ribu. Lantaran kapal hanya mamÂpu empat mobil kecil atau dua truk, warga pun harus antre untuk menyeberang.
Menhub Tegur Pelayanan Di Pelabuhan
Rute penyeberangan Merak-Bakauheni merupakan salah satu rute yang menyumbangkan pendapatan besar bagi PT ASDP Indonesia Ferry.
Merak-Bakauheni termasuk rute gemuk. Arus orang dan kenÂdaraan yang melintasi rute ini cuÂkup banyak. Menurut SekÂreÂtaris Perusahaan ASDP InÂdonesia Ferry, Christine HuÂtaÂbarat, setiap bulan peruÂsaÂhaÂannya meraup pendapat sampai Rp 10 miliar dari rute ini.
PT ASDP memang hanya meÂÂngoperasikan tiga kapal unÂtuk meÂlayani rute Merak-BaÂkauheni maupun sebaliknya. Tapi kedua pelabuhan peÂnyeÂberangan itu di bawah kelola perusahaan ini.
Untuk memperbesar penÂdaÂpaÂÂtan, perusahaan pelat merah itu berencana menambah empat kaÂpal untuk melayani rute ini. MeÂnurut Christine, setiap kapal mamÂpu mengangkut 80 kendaÂraan baik kecil maupun besar serta 600 penumpang.
Walaupun dari rute ini PT ASDP memperoleh pendapatan besar, pelayanan yang diberikan peruÂsaÂhaan ini masih mÂeÂngecewakan.
SÂaat meninjau Pelabuhan MeÂÂrak beberapa waktu lalu, MenÂteri Perhubungan EE Mangindaan sempat menegur manajemen PT karena miÂnimÂnya fasilitas untuk penumpang dengan kondisi khusus. “Kok tidak ada fasilitas untÂuk para penyandang cacat di tangga peÂnumpang menuju derÂmaga,†kata Mangindaan.
Menurut Mangindaan, PT ASDP selaku pengelola PelaÂbuÂhan Merak jangan berlaku disÂkriÂminatif. Sebab itu, fasilitas yang mempermudah peÂnyanÂdang cacat harus disediakan.
Menanggapi teguran MenÂhub, Direktur Utama PT ASDP DaÂnang S Baskoro berjanji akan meÂnyediakan jalan khusus untuk peÂnyandang cacat. “Itu memang sudah kami renÂcaÂnaÂkan. Insya Allah akan diÂreaÂliÂsaÂsikan dalam waktu dekat.â€
Christine mengatakan, pihakÂnya terus melakukan perbaikan pelayanan di pelabuhan. Di anÂtaÂraÂnya dengan memasang penÂdiÂngin ruangan dan mempÂerÂbanyak kursi di setiap ruang tunggu penumpang.
Minimnya tempat parkir kenÂdaraan juga sering dikeluhkan peÂngendara yang hendak meÂnyeÂberang ke Pulau Sumatera lewat Pelabuhan Merak. AnÂtrean ini selalu terlihat seÂtiap arus mudik Lebaran. Antrean kenÂdaraan bisa mencapai beÂlasan kilometer. Arus kendaraan yang maÂsuk PelaÂbuÂhan Merak sudah terÂsendat sejak jalan tol Jakarta-Merak.
Di luar musim Lebaran, anÂtrean panjang kendaraan yang diÂÂdominasi truk pengangkut baÂrang juga kerap terlihat meÂnguÂlar meÂnuju ke pelabuhan ini.
Menurut Danang, pihaknya tak bisa memperluas Pelabuhan MeÂrak karena ketiadaan lahan. “SeÂjak 40 tahun terakhir PelaÂbuÂhan Merak sudah berkemÂbang pesat. Namun tidak diÂbaÂrengi dengan peÂnambahan laÂhan,†kata dia. PeÂlabuhan Merak memiliki luas seÂkitar lima hektar.
Di dalam area pelabuhan terÂdapat stasiun kereta api yang diÂkelola PT Kereta Api Indonesia (KAI). Luasnya 2,9 hektar. “Kami harus memikirkan baÂgaiÂÂmana transportasi penÂyeÂbeÂrangan jangka panjang. Kami berÂharap lahan milik PT KAI seÂÂgera diÂserahkan,†kata Danang.
Untuk itu, Danang sudah berÂbiÂÂcara dengan Dirut PT KAI IgÂnaÂÂsius Jonan agar lahan itu bisa diÂseÂrahkan ke PT ASDP untuk keÂperÂluan perÂluaÂsan Pelabuhan MeÂrak. “ASDP dan PT KAI suÂdah meÂnurunÂkan tim untuk meÂninÂdakÂlanjuti maÂsalah ini,†kata dia. [Harian Rakyat Merdeka]
Populer
Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03
Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21
Senin, 30 September 2024 | 05:26
Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45
Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46
Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35
UPDATE
Jumat, 11 Oktober 2024 | 03:39
Jumat, 11 Oktober 2024 | 03:13
Jumat, 11 Oktober 2024 | 02:49
Jumat, 11 Oktober 2024 | 02:21
Jumat, 11 Oktober 2024 | 02:00
Jumat, 11 Oktober 2024 | 01:47
Jumat, 11 Oktober 2024 | 01:30
Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:59
Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:38
Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:17