WILAYAH perbatasan sebagai wilayah terdepan memiliki posisi yang strategis. Keberadaan wilayah perbatasan ibarat halaman depan di rumah kita yang perlu dirawat dan dijaga agar dalam keadaan baik dan menarik. Upaya untuk menjaga keberadaan perbatasan ini menjadi menarik karena menyangkut begitu banyak aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi.
Dengan posisinya yang unik, umumnya wilayah ini terisolasi, minim sarana dan prasarana serta keterbatasan akses. Terlepas dari kondisi diatas, disadari bahwa wilayah perbatasan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dan akhirnya perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, Bank Indonesia mellihat bahwa upaya untuk mendukung keberadaan wilayah perbatasan perlu dikembangkan.
Tidak hanya penyediaan alat pembayaran yang perlu disiapkan, tetapi juga pengembangan kegiatan ekonomi yang menjadi landasan penggunaan alat pembayaran tersebut. Pada tahap awal terdapat tujuh wilayah perbatasan dan terpencil yang dipandang potensial untuk dikembangkan.
Dari ketujuh wilayah tersebut, empat wilayah telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait mengenai produk potensial yang perlu dikembangkan dan upay pengembangannya yaitu wilayah perbatasan dan terpencil yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Maluku Utara.
Sementara di ketiga wilayah lain masih berupa tahap kajian untuk pengembangannya. Dengan melihat kondisi UMKM di empat wilayah tersebut dan juga upaya pengembangan yang telah dilakukan, dirasakan perlu upaya pengembangan UMKM yang berkesinambungan dan mampu menjangkau tataran hulu sampai hilir walaupun masih dalam taraf yang sederhana sesuai dengan kondisi perbatasan.
Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Belu, dengan program yang dikembangkan adalah penggemukan sapi potong. Pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Maluku Utara difokuskan pada Kabupaten Pulau Morotai dengan potensi kelautan yaitu rumput laut. Di Provinsi Kalimantan Timur, komoditi rumput laut juga menjadi pilihan untuk dikembangkan dengan melihat potensi wilayah Kabupaten Nunukan yang berdekatan dengan pantai.
Sebanyak dua kelompok dengan total anggota sekitar 15 orang dibina bersama Dinas Kelautan setempat. Dalam pengembangan rumput laut di wilayah ini diawali dengan merintis pembuatan demplot rumput laut. Pembuatan demplot ini sebagai suatu pendekatan agar nelayan percaya bahwa pendekatan baru yang ditawarkan lebih produktif dibandingkan dengan metode long line.
Sementara di Provinsi Kalimantan Barat, produk yang dikembangkan adalah kerajinan Bidai di Kabupaten Bengka yang menggunakan bahan baku rotan. Upaya pengembangan difokuskan dengan membina kelompok dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membantu pendampingan, produksi dan pemasaran. Selanjutnya untuk menjaga pasokan bahan baku rotan dan kelestarian lingkungan dikembangkan pula bibit tanaman rotan di hutan lindung.
Dari tanaman rotan yang berkembang ini kemudian penduduk mengambil bijinya untuk dikembangkan di wilayah lain sehingga sebagai pasokan bibit tetap terjaga. Di sadari upaya yang dilakukan tersebut baru pada tahap rintisan, upaya pengembangan sehingga kelompok-kelompok yang dibina menjadi mandiri masih membutuhkan waktu dan dukungan dari stakeholder terkait lainnya.
Untuk itu ruang kerjasama dalam upaya pengembangan ekonomi perbatasan yang telah dirintis tersebut terbuka bagi setiap pihak untuk ikut ambil bagian dan berperan serta secara nyata bagi anak bangsa yang berada di wilayah perbatasan ini.
*Analis Madya Bank Indonesia
