RMOL. Bank Indonesia, selalu berupaya mendorong kegiatan yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi. Tercatat lebih dari 40 tahun, Bank Indonesia melalui kebijakan dan programnya berkecimpung dalam kegiatan financial assistance maupun technical assistance. Sejarah panjang tersebut menunjukkan peran langsung Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan UMKM dan koperasi melalui kebijakan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan suku bunga rendah (subsidized credit policy).
Pasca UU Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang BI sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.3/2004, bank sentral tidak diperkenankan lagi memberikan kredit likuiditas untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, peran tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian kredit program.
Kredit program adalah kredit/pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor prioritas, sumber dananya seratus persen menggunakan dana bank dengan suku bunga rendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Selisih antara suku bunga kredit program dengan suku bunga pasar yang seharusnya diterima oleh bank, disubsidi oleh pemerintah.
Beberapa kredit program yang diluncurkan oleh pemerintah antara lain kredit-kredit yang terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan, misalnya, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Selain itu, terdapat kredit program yang menggunakan pola penjaminan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang usahanya layak dibiayai (
feasible) namun belum memenuhi persyaratan bank (
unbankable).
Dalam pelaksanaan kebijakan Kredit Program, kedudukan BI adalah sebagai mitra kerja pemerintah yang diharapkan berperan dalam mendorong perbankan untuk lebih meningkatkan realisasi penyaluran kredit program kepada UMKM yang saat ini realisasinya terbilang masih rendah. Peran tersebut tidak terbatas hanya pada tataran kebijakan di Kantor Pusat, namun juga di daerah yang diwakili oleh Kantor Bank Indonesia (KBI).
Sebagai langkah awal untuk mendongkrak tingkat realisasi kredit program, BI melakukan diskusi terfokus dengan bank-bank pelaksana untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus mengetahui pandangan dan harapan bank tentang Kredit Program. Bank berpendapat kredit program yang umumnya disalurkan kepada sektor-sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan) memiliki resiko tinggi ditambah adanya anggapan bahwa kredit program adalah hibah. Selain itu juga jaringan kantor yang terbatas dan kompetensi tenaga
account officer (AO) bank yang kurang memahami karakteristik risiko usaha di bidang agribisnis.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh BI terhadap kementerian teknis terkait. Kementerian tersebut merasakan bahwa upaya yang dilakukan bank belum optimal dalam merealisasikan kredit program. Hal ini terlihat dari kurangnya tingkat pemahaman petugas bank di daerah serta kurangnya panduan dari kantor pusat bank dalam penyaluran kredit program, termasuk distribusi komitmen ke kantor cabang.
Disamping itu, dalam tataran implementasinya di daerah, terdapat kelemahan, antara lain minimnya informasi mengenai kredit program serta peran pemda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kredit program yang berakibat rendahnya komitmen untuk membuat suatu perencanaan pemanfaatan Kredit Program. Hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kredit program.
Keberadaan Kantor Bank Indonesia (KBI) di seluruh Propinsi, eksistensi KBI selama ini yang berperan memberikan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan koordinasi yang baik dengan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki arti yang cukup strategis. Peran dan fungsi KBI inilah yang dianggap mumpuni untuk menjadi motor penggerak di daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit program di daerah.
Menyadari hal tersebut, BI memandang perlu untuk bekerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian serta Kementerian Koperasi dan UKM. Nota Kesepahaman tersebut merupakan salah satu langkah konkrit BI untuk ikut mengembangkan sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan melalui upaya yang mendorong pengembangan akses layanan perbankan.
Sebagai tindak lanjut, KBI-KBI diminta berperan aktif mendorong dan memfasilitasi Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan rencana tindak perluasan dan peningkatan penyaluran Kredit Program, melakukan sosialisasi bersama, menyediakan informasi calon debitur potensial, serta mendorong pembentukan forum yang berfungsi melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran kredit program di daerah.
Upaya yang dilakukan BI, dipandang memberikan efek positif dan telah mampu menggerakkan pihak-pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya dalam memberdayakan sektor-sektor yang menjadi prioritas. Tentunya langkah ini perlu terus didukung dengan komitmen yang tinggi dan kerjasama berbagai pihak secara kontinu khususnya untuk memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi.
*)
Analis kredit madya
