Berita

ilustrasi/ist

Daerah Penghasil Migas Jangan Menjadi Korban

SELASA, 29 NOVEMBER 2011 | 16:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) jangan menjadi korban dampak kerusakan lingkungan, kehabisan sumberdaya alam yang tidak tergantikan (terbarukan), serta penghilangan kesempatan generasi berikutnya menikmati modal pembangunan. Semua dampaknya bersifat jangka panjang yang pengantisipasiannya harus menjadi perhitungan dalam tata produksi dan tata niaga migas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ketika membuka seminar nasional daerah bertajuk "Penghasil Migas: Berkah atau Bencana?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 28/11).

Untuk mandiri membiayai pembangunan daerah, bahkan kompensasi kerusakan lingkungan, daerah penghasil migas tidak memiliki anggaran yang cukup. Padahal, katanya, hasil migas atau sumberdaya alam lainnya dibawa ke pusat dan tidak dikembalikan ke daerah penghasil, yang di antaranya mengalami kebocoran karena ketidaktransparanan penghitungan dana bagi hasil (DBH) migas.


Tanpa transparansi, kata dia, pemerintah daerah menjadi kesulitan merumuskan rencana dan anggaran serta kepastian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Di satu sisi, daerah menerima dampak eksploitasi sumberdaya alam seperti kerusakan lingkungan yang jangka panjang dan penghilangan kesempatan generasi berikutnya menikmati modal pembangunan. Tapi katana, "Di sisi lain, daerah hanya menerima sebagian kecil kontribusi migas yang tidak mungkin menutupi dampak kehabisan sumberdaya alam yang tidak tergantikan."

Persoalan lain yang diungkap istri Sri Sultan Hamengkubuwono IX ialah posisi pemerintah daerah. Kendati punya kewenangan otonomi, kenyataan daerah penghasil migas tidak bisa berbuat banyak karena dominasi peran pemerintah pusat mengelola sumberdaya alam. Padahal, kepada daerah wajib meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Indikasinya, pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah tanpa perimbangan keuangan yang adil.

"Otonomi daerah harus benar-benar memihak kepada masyarakat dan daerah,"
tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya