Berita

ilustrasi/ist

Daerah Penghasil Migas Jangan Menjadi Korban

SELASA, 29 NOVEMBER 2011 | 16:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) jangan menjadi korban dampak kerusakan lingkungan, kehabisan sumberdaya alam yang tidak tergantikan (terbarukan), serta penghilangan kesempatan generasi berikutnya menikmati modal pembangunan. Semua dampaknya bersifat jangka panjang yang pengantisipasiannya harus menjadi perhitungan dalam tata produksi dan tata niaga migas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ketika membuka seminar nasional daerah bertajuk "Penghasil Migas: Berkah atau Bencana?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 28/11).

Untuk mandiri membiayai pembangunan daerah, bahkan kompensasi kerusakan lingkungan, daerah penghasil migas tidak memiliki anggaran yang cukup. Padahal, katanya, hasil migas atau sumberdaya alam lainnya dibawa ke pusat dan tidak dikembalikan ke daerah penghasil, yang di antaranya mengalami kebocoran karena ketidaktransparanan penghitungan dana bagi hasil (DBH) migas.


Tanpa transparansi, kata dia, pemerintah daerah menjadi kesulitan merumuskan rencana dan anggaran serta kepastian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Di satu sisi, daerah menerima dampak eksploitasi sumberdaya alam seperti kerusakan lingkungan yang jangka panjang dan penghilangan kesempatan generasi berikutnya menikmati modal pembangunan. Tapi katana, "Di sisi lain, daerah hanya menerima sebagian kecil kontribusi migas yang tidak mungkin menutupi dampak kehabisan sumberdaya alam yang tidak tergantikan."

Persoalan lain yang diungkap istri Sri Sultan Hamengkubuwono IX ialah posisi pemerintah daerah. Kendati punya kewenangan otonomi, kenyataan daerah penghasil migas tidak bisa berbuat banyak karena dominasi peran pemerintah pusat mengelola sumberdaya alam. Padahal, kepada daerah wajib meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Indikasinya, pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah tanpa perimbangan keuangan yang adil.

"Otonomi daerah harus benar-benar memihak kepada masyarakat dan daerah,"
tandasnya.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya