Sebagaimana di negara-negara lain, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris.
Pertama, jumlah industrinya yang banyak dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 97,3 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 56,53 persen dari total PDB.
Selain memiliki berbagai keunggulan, UMKM juga mempunyai berbagai kendala dalam
pengembangannya, baik permasalahan dasar (
basic problems), seperti aspek pemasaran, SDM, teknologi, keuangan, legalitas maupun aspek permodalan dan pendanaan, yang bersifat mendasar.
Selanjutnya adalah permasalahan antara (
intermediate problems) yang dapat tergambar dari permasalahan UMKM dari aspek pemasaran seperti kurangnya
informasi maupun data-data yang akurat dan terkini mengenai peluang pasar baik dalam maupun luar negeri, aspek keuangan khususnya keterbatasan modal yang dikarenakan kesulitan UMKM dalam mengakses bank, SDM antara lain kurangnya SDM yang cakap atau memadai dalam hal enterpreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, yang masih belum optimal. Pada tingkatan akhir, terdapat permasalahan-permasalahan yang dikategorikan sebagai permasalahan lebih lanjut (advanced problems) terutama terkait dengan pengembangan ekspor. Permasalahan tersebut antara lain pengenalan pasar dan penetrasi pasar untuk promosi ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Selain itu permasalahan dalam
engineering design,
quality control, organisasi bisnis, data
processing, dan investigasi pasar UMKM secara mendalam.
Sejalan dengan kondusifnya makroekonomi, dalam beberapa tahun belakangan ini kita
mencermati adanya perubahan paradigma operasional perbankan yang melegakan bagi
UMKM. Bank umum yg biasanya fokus pada pembiayaan korporasi, telah mulai mengalihkan titik perhatiannya pada UMKM sebagai outlet pembiayaannya. Apabila kita simak data-data kredit hingga Agustus 2011, net ekspansi kredit yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM mencapai sebesar Rp.55,6 triliun atau 52,1 persen dari total
business plan tahun 2011 sebesar Rp.106,8 triliun. Baki debet kredit UMKM secara total telah mencapai Rp.449,9 triliun atau 21,6 persen dari total kredit perbankan dengan komposisiusaha mikro 23,1 persen, kecil 32 persen dan menengah 45 persen.
Meski perhatian perbankan terhadap UMKM tersebut mulai tumbuh, namun tidak
dipungkiri bahwa masih banyak pengusaha UMKM yang belum terjangkau akses perbankan. Secara umum, permasalahan yang menghambat sinergi antara perbankan dan UMKM ini adalah terbatasnya jaringan, besarnya biaya transaksi dan pelayanan, terbatasnya akses informasi mengenai profill individu UMKM dan kurangnya pemahaman UMKM mengenai aspek keuangan (
financial literacy). Intinya permasalahan rendahnya interaksi antara UMKM dan Perbankan adalah karena masih lebarnya kesenjangan informasi (information gap). Distorsi informasi ini, berakibat pada tingginya risiko intermediasi akibat minimnya informasi keuangan UMKM yang layak, serta rencana usaha yang realistis sebagai dasar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.
Dalam rangka mengatasi masalah information gap tersebut, salah satu upaya yang
dilakukan Bank Indonesia adalah menyediakan informasi yang terkait dengan
pengembangan UMKM melalui situs Bank Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1990an yang dinamakan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil atau yang dikenal dengan SIPUK. SIPUK terus dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna baik UMKM, perbankan dan juga masyarakat umum. Pada tahun 2007, SIPUK disempurnakan menjadi Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI) dan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 tanggal 17 Agustus 2011 diluncurkan micrositeINFOUMKM dengan alamat
http://www.bi.go.id/web/id/umkmbi/. Penulis adalah Analis Madya
