Rizal Ramli: Hentikan Teror dan Pelanggaran HAM di Papua!

RMOL. Koalisi Perubahan untuk Papua (KPP) mendesak pemerintah segera menghentikan terjadinya penembakan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat di Papua. Terjadinya eksodus besar-besaran mahasiswa Papua dari Jakarta pulang ke daerah masing-masing karena adanya ancaman terhadap mereka.

Menurut Ketua Umum KPP, Rizal Ramli, pemerintah sepertinya tidak mau belajar dari pengalaman sejarah. Berlarut-larutnya penyelesaian konflik di daerah, seperti di bekas Timor Timur dan Aceh, disebabkan karena pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan yang sering tidak manusawi. Padahal, pendekatan keamanan tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang ada justru semakin menimbulkan kebencian penduduk setempat,  peningkatkan eskalasi konflik, dan semakin besarnya tuntutan untuk melepaskan diri dari NKRI.

"Jakarta harus segera menghentikan pendekatan kekerasan dan keamanan di Papua. Pemerintah juga harus menghilangkan ketakutan berlebihan terhadap gerakan sparatis yang akan melepaskan diri dari Indonesia. Sikap paranoid seperti itulah yang menjadi penyebab utama tindakan represif aparat dan pelanggaran HAM berat di Papua," ujar Rizal Ramli yang juga dikenal sebagai tokoh nasional perubahan.

Vience, salah seorang tokoh perempuan Papua, mengatakan saat ini berkembang teror yang melanda para mahasiswa. Jangankan di Papua, para mahasiswa asal Papua di Jakarta, terutama yang tinggal di asrama-asrama, didatangi orang-orang tertentu. Mereka bertanya tentang banyak hal yang menimbulkan suasana ketakutan.

“Para orang tua minta anak-anaknya segera pulang. Mereka bilang, kalau pun kamu mati, lebih baik mati di depan mama, daripada mati jauh dari rumah. Di Papua, tiap menjelang tanggal 1 Desember, rumah-rumah penduduk didatangi aparat keamanan dan diminta mengibarkan bendera merah putih. Jika tidak, mereka dianggap bukan orang Indonesia dan diancam akan dibunuh. Bahkan kini banyak beredar sms yang jelas-jelas teror yang sengaja ditebar untuk menimbulkan suasana ketakutan kepada warga,” papar Vience.

Wakil Ketua Umum KPP Marthen A Kafiar mengatakan, sikap pemerintah pusat kepada Papua seperti melupakan sejarah. Padahal, Papua juga merupakan bagian dari Indonesia. Bahkan, lanjut dia, sejarah Indonesia antara lain juga dimulai dari Papua. Sejumlah tokoh kemerdekaan pernah dibuang Belanda ke Boven Digoel, Papua. Soekarno sendiri menghormati jasa putra Papua, Johanes Abraham, dalam bentuk patung “Bebaskan Irian Barat” di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Tokoh Papua lainnya SM Doloksaribu mengatakan, kalau Jakarta mau mempertahankan Papua, hentikan segera pelanggaran HAM berat yang selama ini terjadi. Tinggalkan pendekatan kekerasan dan keamanan. Sebab, kata dia, segala tindakan represif seperti itu justru mengundang campur tangan pihak internasional. Jika hal ini terjadi, bisa membahayakan dan memperpendek usia NKRI. Sebaiknya dekati penduduk Papua dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan. [dem]